Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Pilih Mana, Bangun IKN Rp500 T atau 10 Kota di Kalimantan Rp200 T?

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembangunan ibukota negara (IKN) kembali jadi pergunjingan di awal masa kampanye Pilpres 2024. Ambisi membangun Nusantara dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Terbaru, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu membandingkan pembangunan IKN dengan pengembangan 10 kota, yang dananya lebih murah.

Berdasarkan data World Bank, Said Didu mencatat bahwa untuk membuat 14 kota besar menjadi maju dibutuhkan dana sebanyak Rp180 triliun. Sedangkan dana membangun IKN akan menghabiskan dana Rp466 triliun.


Artinya, dana pembangunan IKN bisa dimanfaatkan untuk memajukan lebih dari 30 kota di Indonesia.

“Pilih mana? Membangun IKN yang akan diserahkan (ke) asing dan pengusaha dengan bebas pajak dan HGB 190 tahun, akan habiskan uang rakyat minimum sekitar Rp500 triliun,” tanya Said Didu lewat akun media sosial X, Selasa (28/11).

Sementara pilihan kedua adalah membangun 10 kota dengan menghabiskan dana hanya Rp200 triliun dan bisa bermanfaat bagi ratusan juta penduduk perkotaan.

“Atau, membangun 10 kota di Kalimantan untuk seluruh rakyat, hanya habiskan sekitar Rp200 triliun?” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya