Berita

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI/RMOL

Politik

Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangan Netralitas ASN dengan Bawaslu

SENIN, 27 NOVEMBER 2023 | 11:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penandatanganan komitmen netralitas aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), digelar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara langsung menandatangani komitmen netralitas kedua lembaga yang dipimpinnya itu, dalam acara yang digelar di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Dalam acara itu, Panglima TNI dan Kapolri melakukan prosesi tanda tangan setelah dibacakan deklarasi komitmen netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang tujuannya untuk memastikan prinsip demokrasi berjalan.


"Menjaga dan menegakan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang, dan saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu," demikian bunyi komitmen yang dibacakan.

Setelah itu, Panglima TNI dan Kapolri menandatangani komitmen yang ditulis dalam sebuah dokumen, disaksikan langsung oleh seluruh pimpinan Bawaslu RI, pimpinan KPU RI, dan juga 3 pasangan calon presiden-wakil presiden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya