Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Pemerintah Harus Evaluasi Skema Pemberian Reward Stunting ke Daerah

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali skema pemberian insentif fiskal atau reward kepada daerah dalam program penurunan angka stunting. Sebab, program ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah.

Begitu tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Selasa (21/11). Menurutnya, insentif fiskal penurunan stunting harus diberikan berdasarkan persentase penurunan dan kualitas, atau inovasi program intervensi stunting di setiap daerah.

"Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan stunting. Jangan sampai program yang penting dan mendesak ini hanya dijadikan ajang untuk mendapatkan anggaran oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan, per September 2023, realisasi Rp30 triliun anggaran stunting oleh pemerintah sudah mencapai Rp22,5 triliun atau 74,9 persen. Sementara anggaran stunting APBD yang mencapai Rp 19,92 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 4,63 triliun. Artinya terjadi kemandekan realisasi belanja stunting di level daerah.

“Pemda dan pemerintah desa tidak boleh hanya mengharapkan anggaran pemerintah pusat dalam proses penanganan stunting", tegasnya.

Pemerintah daerah, kata Sultan, harus memiliki atensi serius dan inovasi kebijakan intervensi stunting. Insentif fiskal tidak hanya dianggap sebagai penghargaan, tapi juga merupakan legasi kepemimpinan nasional dan daerah.

“Kita perlu menyamakan persepsi dan memiliki paradigma bahwa pengentasan terhadap stunting adalah penentu kualitas dan kesuksesan pembangunan daerah dan nasional,” jelas Sultan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengubah pola penilaian terhadap capaian penurunan stunting di daerah. Setiap rupiah anggaran penurunan stunting harus bisa dipertanggungjawabkan dengan target yang jelas dan terarah di daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat buka-bukaan tentang adanya akal-akalan dari pemerintah daerah yang secara serampangan menurunkan data angka anak stunting.

"Kepala daerah hanya kalau untuk kejar pujian dia bilang sudah turun seenaknya itu angkanya, tapi pada dasarnya mereka nggak ngerti bagaimana mengatasi stunting," kata Suharso dalam acara peluncuran buku Menuju Indonesia Emas di kantornya, Jakarta, Senin (20/11).

Pemerintah telah memberikan insentif fiskal (penghargaan uang) kepada daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik pada 2022 sebesar Rp 1,68 triliun, yang diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten. Sedangkan pada 2023, insentif fiskal diberikan penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah yaitu tujuh provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

UPDATE

Warga Ciracas Dukung Anies Maju Lagi di Pilgub Jakarta

Selasa, 25 Juni 2024 | 16:06

Korut Luncurkan 350 Balon Sampah Baru ke Korsel

Selasa, 25 Juni 2024 | 16:02

PKS Resmi Dukung Anies-Sohibul Iman Maju Pilkada Jakarta

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:51

Kemenkumham Diminta Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:50

Sambut Hari Bhayangkara ke-78, Kapolri Bagikan 315.718 Paket Sembako ke Masyarakat

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:38

Menhan Israel Bahas Tahap Ketiga Perang Gaza dengan AS

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:16

PKS Usung Sohibul Iman Bukan untuk Jegal Anies

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:15

Khofifah Bersyukur King's College London berdiri di KEK Singhasari

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:10

Unggul Survei Pilgub Sulteng, Anwar Hafid: Tahun Ini Ada Jalan

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:02

Anies Diusung Empat Partai?

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:00

Selengkapnya