Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan (tengah) di Jakarta, Minggu (19/11)/Repro

Politik

Bercorak Liberal, UUD 2002 Sebabkan Kemiskinan Parah di Indonesia

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kemiskinan yang akut makin terjadi usai diubahnya UUD 1945 asli ke UUD 2002 yang bercorak liberal.

Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan yang menjadi salah satu presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli (G-45) di Jakarta, Minggu (19/11).

“Bahwa dampak kerusakan ekonomi ini sangat luar biasa buruknya bagi rakyat. Ketimpangan sosial antar daerah juga luar biasa. Rakyat Indonesia miskinnya melebihi rakyat di negara-negara (Afrika), saya mendata ada 7 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, di bawah negara-negara Afrika,” jelas Anthony.


Menurut dia, hal itu terjadi karena kekayaan rakyat yang berada di daerah-daerah dikuasai atau dirampas oleh segelintir orang yang berada di pusat.

“Ini hanya bisa kita atasi dengan kembali ke UUD 1945 asli, di mana daerah mencari bersama-sama kedaulatannya untuk kesejahteraan bersama, seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya kembali ke UUD 1945 asli untuk memutus permasalahan yang fundamental tersebut.

“Secara fundamental kerusakan ini bermula dari beralihnya UUD 1945 dirubah sedemikian rupa ke (UUD) yang sangat liberal,” tandasnya.

Beberapa presidium G-45 yang turut hadir di antaranya Din Syamsuddin, Nurhayati Assegaf, M. Hatta Taliwang dan beberapa aktivis lainnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya