Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan (tengah) di Jakarta, Minggu (19/11)/Repro

Politik

Bercorak Liberal, UUD 2002 Sebabkan Kemiskinan Parah di Indonesia

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kemiskinan yang akut makin terjadi usai diubahnya UUD 1945 asli ke UUD 2002 yang bercorak liberal.

Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan yang menjadi salah satu presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli (G-45) di Jakarta, Minggu (19/11).

“Bahwa dampak kerusakan ekonomi ini sangat luar biasa buruknya bagi rakyat. Ketimpangan sosial antar daerah juga luar biasa. Rakyat Indonesia miskinnya melebihi rakyat di negara-negara (Afrika), saya mendata ada 7 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, di bawah negara-negara Afrika,” jelas Anthony.


Menurut dia, hal itu terjadi karena kekayaan rakyat yang berada di daerah-daerah dikuasai atau dirampas oleh segelintir orang yang berada di pusat.

“Ini hanya bisa kita atasi dengan kembali ke UUD 1945 asli, di mana daerah mencari bersama-sama kedaulatannya untuk kesejahteraan bersama, seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya kembali ke UUD 1945 asli untuk memutus permasalahan yang fundamental tersebut.

“Secara fundamental kerusakan ini bermula dari beralihnya UUD 1945 dirubah sedemikian rupa ke (UUD) yang sangat liberal,” tandasnya.

Beberapa presidium G-45 yang turut hadir di antaranya Din Syamsuddin, Nurhayati Assegaf, M. Hatta Taliwang dan beberapa aktivis lainnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya