Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan (tengah) di Jakarta, Minggu (19/11)/Repro

Politik

Bercorak Liberal, UUD 2002 Sebabkan Kemiskinan Parah di Indonesia

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kemiskinan yang akut makin terjadi usai diubahnya UUD 1945 asli ke UUD 2002 yang bercorak liberal.

Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan yang menjadi salah satu presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli (G-45) di Jakarta, Minggu (19/11).

“Bahwa dampak kerusakan ekonomi ini sangat luar biasa buruknya bagi rakyat. Ketimpangan sosial antar daerah juga luar biasa. Rakyat Indonesia miskinnya melebihi rakyat di negara-negara (Afrika), saya mendata ada 7 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, di bawah negara-negara Afrika,” jelas Anthony.


Menurut dia, hal itu terjadi karena kekayaan rakyat yang berada di daerah-daerah dikuasai atau dirampas oleh segelintir orang yang berada di pusat.

“Ini hanya bisa kita atasi dengan kembali ke UUD 1945 asli, di mana daerah mencari bersama-sama kedaulatannya untuk kesejahteraan bersama, seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya kembali ke UUD 1945 asli untuk memutus permasalahan yang fundamental tersebut.

“Secara fundamental kerusakan ini bermula dari beralihnya UUD 1945 dirubah sedemikian rupa ke (UUD) yang sangat liberal,” tandasnya.

Beberapa presidium G-45 yang turut hadir di antaranya Din Syamsuddin, Nurhayati Assegaf, M. Hatta Taliwang dan beberapa aktivis lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya