Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan (tengah) di Jakarta, Minggu (19/11)/Repro

Politik

Bercorak Liberal, UUD 2002 Sebabkan Kemiskinan Parah di Indonesia

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kemiskinan yang akut makin terjadi usai diubahnya UUD 1945 asli ke UUD 2002 yang bercorak liberal.

Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan yang menjadi salah satu presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli (G-45) di Jakarta, Minggu (19/11).

“Bahwa dampak kerusakan ekonomi ini sangat luar biasa buruknya bagi rakyat. Ketimpangan sosial antar daerah juga luar biasa. Rakyat Indonesia miskinnya melebihi rakyat di negara-negara (Afrika), saya mendata ada 7 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, di bawah negara-negara Afrika,” jelas Anthony.


Menurut dia, hal itu terjadi karena kekayaan rakyat yang berada di daerah-daerah dikuasai atau dirampas oleh segelintir orang yang berada di pusat.

“Ini hanya bisa kita atasi dengan kembali ke UUD 1945 asli, di mana daerah mencari bersama-sama kedaulatannya untuk kesejahteraan bersama, seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya kembali ke UUD 1945 asli untuk memutus permasalahan yang fundamental tersebut.

“Secara fundamental kerusakan ini bermula dari beralihnya UUD 1945 dirubah sedemikian rupa ke (UUD) yang sangat liberal,” tandasnya.

Beberapa presidium G-45 yang turut hadir di antaranya Din Syamsuddin, Nurhayati Assegaf, M. Hatta Taliwang dan beberapa aktivis lainnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya