Berita

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat/RMOL

Politik

KPU Tunda Pencetakan Surat Suara Pileg di Dapil Bersengketa

SABTU, 18 NOVEMBER 2023 | 14:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencetakan surat suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mengalami penundaan di sejumlah daerah pemilihan (Dapil).

Penundaan ini buntut adanya gugatan sengketa puluhan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ke KPU RI yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

"Iya betul, di Dapil yang masih ada sengketa pencalonan, cetak suaranya kami tunda dulu sampai ada putusan dari Bawaslu," kata anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/11).


KPU pun memastikan siap menghadapi gugatan sengketa proses pencalonan yang masuk di Bawaslu, hingga seluruh prosesnya selesai.

Oleh karenanya, pencetakan surat suara Pileg 2024 khusus untuk pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersengketa bakal menunggu proses hukum inkracht.

"Kalau yang bersangkutan (caleg bersengketa) banding ke PTUN setelah putusan Bawaslu, maka KPU juga masih harus nunggu putusan PTUN. Tapi kalau enggak banding, surat suara bisa dicetak setelah putusan Bawaslu," tutup Yulianto.

Hingga Jumat (17/11), Bawaslu mencatat ada 43 gugatan masuk, terdiri dari 4 gugatan dari caleg DPD, 3 gugatan caleg DPRD Provinsi, dan 36 gugatan diajukan caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Dari total itu Bawaslu hanya meregister 33 ajuan. Sementara 9 tidak dapat diregister, dan 1 ajuan tidak dapat diterima.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya