Menyikapi kenaikan harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) antara Rp 10.900 hingga Rp 13.900 per kilogram, Perum Bulog telah diberi tugas oleh pemerintah untuk mengalokasikan 200 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke pasar.
Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengungkapkan bahwa perusahaan telah mendapatkan arahan dari Badan Pangan untuk mendistribusikan beras pemerintah CBP, untuk nantinya dijual secara komersial.
"Kami kemarin terus terang sudah mendapatkan penugasan dari Badan Pangan untuk mendistribusikan beras komersial yang berasal dari beras CBP. Jadi dialihkan sekitar 200 ribu ton, lalu kita jual secara komersil," kata Febby dalam acara Kebijakan Publik Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/11)
Febby menambahkan bahwa pihak yang berhak menerima alokasi beras ini adalah penggilingan padi dan mungkin juga distributor atau pengusaha yang memiliki brand beras.
Namun, penerima harus bersedia menjual beras tersebut di bawah HET beras premium sebesar Rp13.900 per kilogram.
Febby juga menyampaikan bahwa beras tersebut dapat dijual kembali dalam kemasan 50 kilogram dan diizinkan untuk dicampur atau dibungkus ulang sesuai dengan merek atau preferensi pasar.
"Kenapa saya bilang boleh di-mixing? Soalnya memang beras-beras beberapa beras seperti Thailand dan Vietnam itu kan untuk taste kita ini agak sepoh gitu ya, agak pera gitu. Bukannya jelek, agak sepoh itu taste-nya, itu memang harus dicampur mungkin dengan beras-beras di dalam negeri sehingga beras itu nanti bisa sesuai preferensinya," jelasnya.
