Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah/Net

Politik

Fraksi PPP Usul Biaya Haji 2024 Rp90 Juta Per Jamaah Reguler

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 10:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji tahun 1445H/2024M yang diusulkan Kemenag senilai Rp105 juta dianggap memberatkan jemaah haji. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), angka usulan itu masih bisa ditekan.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah mengatakan, partai kabah mengusulkan agar biaya haji sama seperti tahun 2023, senilai Rp90 juta per jamaah.

"Fraksi PPP mendorong jika memungkinkan dilakukan, maka sebaiknya diupayakan agar masih sama dengan BPIH 2023 yang ketika itu sebesar Rp 90.050.637,26 per haji reguler," ucap Syaifullah Tamliha dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11).


Syaifullah menuturkan dari jumlah BPIH 2023 tersebut disepakati besaran Bipih yang harus dibayar jamaah saat itu rata-rata Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dari BPIH. Sedangkan sisanya bersumber dari nilai manfaat sebesar Rp 40.237.937 atau 44,7 persen dari BPIH.

"Fraksi PPP tentunya akan mengawal dan mencermati hal ini dalam pembahasan-pembahasan bersama pemerintah dengan harapan usulan BPIH 2024 yang Rp 105 juta per jemaah tersebut masih bisa berubah dan dikurangi," katanya.

Pihaknya meminta agar pemerintah mengkaji ulang total biaya haji tahun depan dan tidak menaikkan biaya dengan angka yang jauh dari tahun sebelumnya.

"Jika pun harus ada kenaikan, maka diharapkan tidak akan jauh kenaikannya," demikian Syaifullah Tamlihah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya