Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Ist

Politik

PDIP Harusnya Tegur Jokowi saat Bilang Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan seharusnya langsung menegur Presiden Joko Widodo ketika menyatakan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024, sebelum pada akhirnya merugikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, seperti saat ini.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, hubungan panas-dingin Jokowi dan PDIP khususnya dengan ketua umum PDIP sebenarnya sudah lama terjadi.

"Sepertinya sejak isu tiga periode atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden ramai disuarakan oleh beberapa gelintir menteri di kabinet Jokowi," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/11).


Kekecewaan PDIP dengan Jokowi, kata Satyo, semakin menjadi ketika Jokowi merasa lebih menentukan capres-cawapres ketimbang PDIP. Pada akhirnya, Jokowi mengatakan terang-terangan akan cawe-cawe meskipun dengan alasan pengamanan program pemerintah.

"PDIP mestinya bisa langsung menegur kadernya kala itu saat ada presiden menyatakan secara terbuka akan cawe-cawe," terang Satyo.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini melihat, drama-drama selanjutnya semakin menguji akal sehat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan cawapres tidak cukup umur dan tidak matang secara kapasitas untuk menjadi kontestan Pilpres 2024.

"Jika bisa diprediksi dramatisasi politik oleh Jokowi ke depan akan tayang lagi dan mungkin saja Jokowi tertarik mengambil Partai Golkar karena sejalan dengan rencana bergabungnya cawapres Gibran dan adik iparnya yang saat ini Walikota Medan (Bobby Nasution)" pungkas Satyo.



Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya