Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Deportasi Massal Perburuk Hubungan Diplomatik Pakistan dan Afghanistan

SABTU, 11 NOVEMBER 2023 | 10:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Langkah Pakistan untuk mendeportasi ribuan migran ilegal telah mempertaruhkan hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan.

Sejumlah pemimpin Taliban mulai dari Perdana Menteri Sementara, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Dalam Negeri mengecam pengusiran Pakistan.

Meski Pakistan berulang kali menjelaskan bahwa pemulangan hanya dilakukan terhadap para pengungsi ilegal tanpa dokumen, tetapi Taliban tetap menuduh negara itu melakukan tindakan pelanggaran terhadap para pengungsi.


Pakistan bahkan diduga sengaja menjadikan pengungsi sebagai alat untuk menekan pemerintah Taliban Afghanistan dan kelompok militer terlarang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Sirajuddin Haqqani, mendesak Pakistan untuk tidak melampiaskan masalahnya dengan Taliban kepada para pengungsi.

"Meminta Pakistan untuk tidak menghukum pengungsi Afghanistan jika memiliki masalah dengan pemerintahan Kabul," tegasnya dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Express Tribune pada Sabtu (11/11).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Taliban Mullah Yaqub memperingatkan bahwa keputusan deportasi Pakistan akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri.

Pejabat Pakistan membantah jika masalah deportasi berkaitan dengan kehadiran pemberontak TTP.

Kembali ditekankan bahwa negara itu memiliki tantangan perekonomian tersendiri sehingga tidak bisa menanggung beban migran ilegal asal Afghanistan.

"Kami juga mempunyai daftar masalahnya, namun kami selalu menyampaikannya melalui saluran diplomatik. Jika pemerintah Afghanistan mempunyai masalah, mereka harus berbicara kepada kami daripada membuat pernyataan publik,” tegas salah satu sumber pemerintah Pakistan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya