Berita

Bacapres Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11)/Repro

Politik

Tegas Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah, Prabowo: Kalau Tak Mau Ikut Aturan, Enggak Usah Masuk Indonesia

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 17:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Larangan bagi investor asing membeli bijih nikel mentah dari Indonesia akan dilanjutkan bakal calon presiden Prabowo Subianto ketika nanti menjadi Presiden RI pada 2024.

Tak hanya itu, Menteri Pertahanan itu mengatakan, investor asing juga harus memberikan insentif kepada pemerintah ketika membangun smelter bijih nikel di Indonesia.

"Kalau ini diterapkan, maka 21 komoditas lainnya, saya kira sudah jelas arahnya. Para investor dari manapun, dari luar negeri, bisa ikut dalam proses pengolahan itu. Kalau dia tidak ikut, ya sudah enggak usah masuk Indonesia," ucap Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Gedung Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).


Prabowo menuturkan, sumber daya alam (SDA) mineral dan nikel di Indonesia sangat besar. Semuanya tidak boleh dikendalikan oleh asing. Jika investor asing tidak mau ikuti aturan pemerintah, Prabowo akan bersikap tegas.

Menurutnya, Indonesia harus berani terhadap para investor asing dengan memberlakukan peraturan ketat penambangan bijih nikel, agar SDA Indonesia tidak dieksploitasi asing.

"Kita cukup besar, kita cukup kaya, dan kalau perlu pemerintah yang bangun smelter, enggak ada urusan. Jadi pemerintah ini sekarang harus bukan hanya jadi wasit, tapi harus berani menjadi pelopor," tegasnya.

"Kalau swasta masuk monggo, swasta asing monggo, tapi kalau tidak ada yang mau masuk kita enggak boleh ragu-ragu, kalau perlu pemerintah yang bangun smelter, refinery, dll," demikian Prabowo Subianto.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya