Berita

Anggota Komisi DPR RI Nurul Arifin/RMOL

Politik

Di Hadapan Panglima TNI, Komisi I Pertanyakan Netralitas Saat Purnawirawan jadi Timses Capres

SELASA, 07 NOVEMBER 2023 | 16:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Terdaftarnya sejumlah purnawirawan TNI dalam daftar tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, menjadi sorotan Komisi I DPR RI saat menggelar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU, yang membahas dukungan TNI terhadap Pemilu 2024.

Anggota Komisi DPR RI Nurul Arifin mempertanyakan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, ihwal netralitas TNI lantaran banyak purnawirawan TNI yang bergabung dalam tim pemenangan capres-cawapres.

"Saya membaca timses semua capres ada tentaranya, ada purna, memang purna purna sih pak, tapi sedemikian seksinya. Kalau sudah ada TNInya berarti bagaimana menjaga netralitasnya?" tanya Nurul di dalam rapat, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).


Menurutnya, prajurit TNI memiliki jiwa korsa yang patuh dan taat terhadap pimpinan atau senior.

Legislator Partai Golkar khawatir, banyaknya purnawirawan TNI yang masuk ke tim pemenangan bisa mempengaruhi netralitas prajurit TNI yang sedang aktif.

"Karena ini kan tetap, yang namanya korsa itu melekat pada jiwa TNI. Jadi kalau misalnya, semua timses dari capres capresada TNInya, apa bisa satu napas dengan yang dikatakan," katanya.

"Kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif, berperan serta dalam pilpres pemenangan pilpres atau pun secara emosional," demikian Nurul.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya