Berita

Bakal Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Lewati Berbagai Tahapan, Majunya Gibran Tak Bisa Disebut Politik Dinasti

MINGGU, 29 OKTOBER 2023 | 14:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu politik dinasti jelang Pemilu 2024 masih menjadi perhatian publik. Salah satunya terpilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi itu disandingkan dengan Capres Prabowo Subianto untuk maju sebagai pasangan Pilpres 2024.

Salah satu pihak yang merespon hal ini adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut soal politik seharusnya bisa mengutamakan etika, moral dan tidak untuk kepentingan keluarga.


Meski tidak menyebut siapa pihak yang dikatakan, namun Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muda Saleh menangkap pernyataan yang disampaikan Hasto ditujukan ke Gibran.

"Memang tidak menyebut siapa yang dikatakan Mas Hasto, tapi semua pihak paham kepada siapa pesan itu dituju. Tapikan kita juga harus jeli, bahwa ada sosok yang dipilih memang karena atas kebutuhan publik untuk sebuah perubahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).

Muda menilai, bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming Raka berdasarkan banyaknya pertimbangan dari sejumlah partai pengusung.

"Jadi bukan lantaran anak presiden terus dipilih. Kan masing-masing partai memiliki tim riset, mengakomodir keinginan akar rumput sehingga menjadi satu kesimpulan yang akhirnya menunjuk Mas Gibran untuk maju," jelas Muda.

Adapun, Muda menilai politik dinasti telah terjadi beratus ratus tahun, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang dilatarbelakangi berbagai macam kerajaan pada zaman dahulu.

"Sejak zaman kerajaan dulu, politik dinasti memang sudah terlahir, namun saat ini konteksnya berbeda, karena bukan sang raja yang memilih, tapi pihak lain yang mendorong,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, ada juga pejabat publik yang tidak memiliki prestasi namun menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga karena orang tuanya pimpinan partai, atau pejabat publik juga. Sambungnya, ada juga mantan presiden yang orang tuanya tokoh atau sebagainya.

“Tapi apa yang sudah dihasilkan, nol besar. Jadi memang jika ada kelompok-kelompok yang ‘Pede-nya tinggi tapi IP (Indeks Prestasi-red) nya rendah’ dalam berfikir jangan menunjukkan seolah-olah merupakan kelompok terbaik," tegas Muda.

Dia menambahkan bahwa saat ini posisi Gibran sangat sulit jika disebut menggunakan politik dinasti.

"Selama melalui proses penyaringan, proses pemilihan, dan tahapan-tahapan yang menjadi landasan konstitusi, meski orang tuanya pejabat negara sekalipun, kemudian berpihak kepada rakyat, saya pikir adalah hal yang sah-sah saja,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya