Berita

Bakal Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Lewati Berbagai Tahapan, Majunya Gibran Tak Bisa Disebut Politik Dinasti

MINGGU, 29 OKTOBER 2023 | 14:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu politik dinasti jelang Pemilu 2024 masih menjadi perhatian publik. Salah satunya terpilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi itu disandingkan dengan Capres Prabowo Subianto untuk maju sebagai pasangan Pilpres 2024.

Salah satu pihak yang merespon hal ini adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut soal politik seharusnya bisa mengutamakan etika, moral dan tidak untuk kepentingan keluarga.


Meski tidak menyebut siapa pihak yang dikatakan, namun Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muda Saleh menangkap pernyataan yang disampaikan Hasto ditujukan ke Gibran.

"Memang tidak menyebut siapa yang dikatakan Mas Hasto, tapi semua pihak paham kepada siapa pesan itu dituju. Tapikan kita juga harus jeli, bahwa ada sosok yang dipilih memang karena atas kebutuhan publik untuk sebuah perubahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).

Muda menilai, bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming Raka berdasarkan banyaknya pertimbangan dari sejumlah partai pengusung.

"Jadi bukan lantaran anak presiden terus dipilih. Kan masing-masing partai memiliki tim riset, mengakomodir keinginan akar rumput sehingga menjadi satu kesimpulan yang akhirnya menunjuk Mas Gibran untuk maju," jelas Muda.

Adapun, Muda menilai politik dinasti telah terjadi beratus ratus tahun, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang dilatarbelakangi berbagai macam kerajaan pada zaman dahulu.

"Sejak zaman kerajaan dulu, politik dinasti memang sudah terlahir, namun saat ini konteksnya berbeda, karena bukan sang raja yang memilih, tapi pihak lain yang mendorong,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, ada juga pejabat publik yang tidak memiliki prestasi namun menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga karena orang tuanya pimpinan partai, atau pejabat publik juga. Sambungnya, ada juga mantan presiden yang orang tuanya tokoh atau sebagainya.

“Tapi apa yang sudah dihasilkan, nol besar. Jadi memang jika ada kelompok-kelompok yang ‘Pede-nya tinggi tapi IP (Indeks Prestasi-red) nya rendah’ dalam berfikir jangan menunjukkan seolah-olah merupakan kelompok terbaik," tegas Muda.

Dia menambahkan bahwa saat ini posisi Gibran sangat sulit jika disebut menggunakan politik dinasti.

"Selama melalui proses penyaringan, proses pemilihan, dan tahapan-tahapan yang menjadi landasan konstitusi, meski orang tuanya pejabat negara sekalipun, kemudian berpihak kepada rakyat, saya pikir adalah hal yang sah-sah saja,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya