Cegah Aparat jadi Alat Politik, Anies-Muhaimin Bertekad Reformasi Hukum

Pasangan Capres-cawapres Amin alias Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berkeyakinan bahwa menegakkan hukum dan merawat demokrasi adalah syarat hadirnya keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat.

Untuk itu pasangan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu bertekad memulihkan kualitas penegakan hukum di tanah air.

Caranya dengan mengembalikan amanat reformasi dan menyempurnakan otonomi daerah, dengan meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih.

Target capaian ini dituangkan pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB itu dalam dokumen visi, misi dan program kerja yang diterima Kantor Berita Politik RMOL.

"Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak Hukum (APH) dijadikan alat politik," tulis Amin seperti dikutip redaksi, Jumat (27/10).

Selanjutnya Anies-Muhaimin juga akan berkomitmen mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan.

"Memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi APH meliputi Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi," demikian Anies-Muhaimin.