Berita

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda/RMOL

Politik

Survei Elektabilitas Capres Kurang 50 Persen, PKB Prediksi Pilpres Dua Putaran

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 16:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mengacu hasil survei sejumlah lembaga survei soal elektabilitas tiga pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024, diprediksi Pilpres berlangsung dua putaran.

"Dari hasil survei sampai hari ini tidak ada satu pun lembaga survei yang hasil surveinya mengonfirmasi ada kandidat tertentu yang elektabilitasnya lebih dari 51 persen. Bahkan masih di bawah 40 persen,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda usai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Peran DPR Kawal Tahapan Pemilu Usai Pendaftaran Capres”, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Dengan demikian, kata Syaiful, gelaran Pilpres akan berlangsung ketat serta distribusi suara diperkirakan tidak memenuhi 51 persen jumlah provinsi di Indonesia.


Oleh karena itu, kata Syaiful, persepsi adanya dua putaran harus dimiliki seluruh elemen masyarakat, dan tidak boleh membangun persepsi satu putaran.

Merujuk pada hasil survei, Syaiful menilai, selama 1,5 tahun terjadi pergerakan elektabilitas terhadap tiga capres dan cawapres yang belum naik peringkatnya di angka aman 51 persen.

“Jadi perubahan drastis menurut saya sulit terjadi. Karena itu saling menjaga, saling mengontrol menjadi sangat penting termasuk pemerintah dan penyelenggara KPU. Penyelenggara pemilu harus sudah menyiapakn potensi kita untuk dua putaran,” tutup Syaiful.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya