Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Dorong Negara Maju Capai Negatif Karbon Sebelum Tahun 2050

KAMIS, 19 OKTOBER 2023 | 12:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah India berusaha mendorong negara-negara maju lebih dulu mencapai target negatif karbon dibanding emisi nol bersih pada tahun 2050.

Negatif karbon merupakan sebuah langkah maju yang mengharuskan suatu negara menghilangkan lebih banyak karbon dioksida (CO2) dari atmosfer daripada yang dihasilkannya.

Sementara Nol bersih atau netralitas karbon berarti jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer setara dengan CO2 yang mereka hasilkan dari aktivitas perekonomian mereka.


Mengutip The Hindu pada Kamis (19/10), India akan mengajukan proposal untuk wacana negatif karbon negara maju pada KTT Iklim COP28 di Dubai akhir tahun ini.

Menurut India, jika negara maju mencapai emisi negatif, maka target nol emisi global juga akan tercapai di tahun tersebut.

"Negara-negara kaya harus menjadi penghasil emisi negatif (net negative emitter) sebelum tahun 2050 agar dunia dapat mencapai target net zero global pada tahun tersebut," kata salah satu pejabat anonim yang mengetahui wacana tersebut.

Di samping itu, pencapaian negatif karbon oleh negara maju akan memberikan waktu tambahan bagi negara berkembang untuk menggunakan bahan bakar fosil sesuai kebutuhan pembangunan.

"Ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk pertumbuhan," tambahnya.

Negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang menargetkan nol emisi pada tahun 2050.

China telah berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2060. Sementara India berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2070.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya