Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Dorong Negara Maju Capai Negatif Karbon Sebelum Tahun 2050

KAMIS, 19 OKTOBER 2023 | 12:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah India berusaha mendorong negara-negara maju lebih dulu mencapai target negatif karbon dibanding emisi nol bersih pada tahun 2050.

Negatif karbon merupakan sebuah langkah maju yang mengharuskan suatu negara menghilangkan lebih banyak karbon dioksida (CO2) dari atmosfer daripada yang dihasilkannya.

Sementara Nol bersih atau netralitas karbon berarti jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer setara dengan CO2 yang mereka hasilkan dari aktivitas perekonomian mereka.


Mengutip The Hindu pada Kamis (19/10), India akan mengajukan proposal untuk wacana negatif karbon negara maju pada KTT Iklim COP28 di Dubai akhir tahun ini.

Menurut India, jika negara maju mencapai emisi negatif, maka target nol emisi global juga akan tercapai di tahun tersebut.

"Negara-negara kaya harus menjadi penghasil emisi negatif (net negative emitter) sebelum tahun 2050 agar dunia dapat mencapai target net zero global pada tahun tersebut," kata salah satu pejabat anonim yang mengetahui wacana tersebut.

Di samping itu, pencapaian negatif karbon oleh negara maju akan memberikan waktu tambahan bagi negara berkembang untuk menggunakan bahan bakar fosil sesuai kebutuhan pembangunan.

"Ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk pertumbuhan," tambahnya.

Negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang menargetkan nol emisi pada tahun 2050.

China telah berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2060. Sementara India berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2070.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya