Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Dorong Negara Maju Capai Negatif Karbon Sebelum Tahun 2050

KAMIS, 19 OKTOBER 2023 | 12:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah India berusaha mendorong negara-negara maju lebih dulu mencapai target negatif karbon dibanding emisi nol bersih pada tahun 2050.

Negatif karbon merupakan sebuah langkah maju yang mengharuskan suatu negara menghilangkan lebih banyak karbon dioksida (CO2) dari atmosfer daripada yang dihasilkannya.

Sementara Nol bersih atau netralitas karbon berarti jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer setara dengan CO2 yang mereka hasilkan dari aktivitas perekonomian mereka.


Mengutip The Hindu pada Kamis (19/10), India akan mengajukan proposal untuk wacana negatif karbon negara maju pada KTT Iklim COP28 di Dubai akhir tahun ini.

Menurut India, jika negara maju mencapai emisi negatif, maka target nol emisi global juga akan tercapai di tahun tersebut.

"Negara-negara kaya harus menjadi penghasil emisi negatif (net negative emitter) sebelum tahun 2050 agar dunia dapat mencapai target net zero global pada tahun tersebut," kata salah satu pejabat anonim yang mengetahui wacana tersebut.

Di samping itu, pencapaian negatif karbon oleh negara maju akan memberikan waktu tambahan bagi negara berkembang untuk menggunakan bahan bakar fosil sesuai kebutuhan pembangunan.

"Ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk pertumbuhan," tambahnya.

Negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang menargetkan nol emisi pada tahun 2050.

China telah berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2060. Sementara India berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2070.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya