Berita

Tony Rosyid/Net

Publika

Capres Beli Ustaz

OLEH: TONY ROSYID
MINGGU, 08 OKTOBER 2023 | 16:41 WIB

ADA kawan, seorang ustaz. Dia cerita. Dia didatangi oleh utusan salah satu capres. Mudah ditebak tujuan kedatangannya: ajak dukung capresnya. Ini biasa dan lumrah. Namanya juga kampanye. Cari dukungan sebanyak-banyaknya. Terutama dari orang-orang yang punya pengaruh. Satu ustaz bisa ajak ribuan jemaah untuk milih capres. Kiai, ustaz, mubalig, pendeta, pastur, biksu dan agamawan lain adalah figur yang berpengaruh.

Yang luar biasa, si utusan capres bilang: gue mau ajak lu seneng. Lu bantu gue, lu minta kendaraan operasional apa? Alphard? Pajero Sport? Sebut aja. Ini lembar kertas MoU. Lu sebutin aja. Uang operasional berapa lu mau? Lu sebutin aja.

Lu-gue. Ini bahasa yang mereka pakai. Konon katanya mereka berdua memang temen lama. Temen dari susah. Sekarang orangnya capres sudah sukses. Mau ajak seneng si ustaz.


Lalu, si utusan capres keluar. Lihat mobil si ustaz. Mobil yang ia tawarkan lebih bagus dan lebih mahal dari mobil ustaz yang diparkir. Sambil meledek kepada si ustaz, utusan capres bilang: masih berapa lama cicilannya?

Makin mantap ia rayu dan tawarin mobil kepada si ustaz. Inget: Alphard atau Pajero Sport? Utusan capres itu juga bilang: di Pilpres 2024, bos gue paling besar dananya.

Dari mana dia dapat dana besar itu ya? Gaji pejabat kan gak besar-besar amat.

Ini satu dari sekian cerita yang kita denger. Banyak ustaz dan tokoh mendapat tawaran mobil mewah dari seorang capres. Tentu melalui utusan dan orang kepercayaan. Antara  Alphard dan Pajero Sport. Ceritanya sudah beredar, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa pada umumnya. Anda juga ustaz? Dapat tawaran juga? Boleh nanti anda cerita. Kecuali jika anda sudah terima, pasti gak akan mau cerita.

Jika ada ustaz atau tokoh masyarakat pakai Alphard atau Pajero Sport baru, jangan anda curigai itu pemberian dari seorang capres yang dananya paling besar tadi. Jangan! Siapa tahu itu bener. Kan malu.

Ironis! Demokrasi yang terbeli. Liberal! Bukan demokrasi Pancasila. Tapi, demokrasi yang sarat transaksional. Demokrasi dengan money politics yang dominan dan masif. Bagaimana nasib bangsa ke depan jika capres model begini yang jadi? Negara ini akan ditransaksikan. Semua masalah akan diselesaikan dengan uang  

Mengapa demokrasi kita jadi seperti ini? Kenapa di negeri Pancasila demokrasinya didominasi oleh praktik jual beli? Jangan bilang karena Indonesia bukan penganut sistem khilafah. Gak masuk sama sekali di otak saya. Utopia!

Begini penjelasannya. Pemilih kita mayoritas tidak berpendidikan. Hanya 6 persen yang sarjana. Sebanyak 21,1 persen lulusan SMA. Sisanya lulusan SD san SMP. Sebagian tidak sekolah. Mereka secara umum tidak tahu kriteria capres yang tepat. Tidak paham capres mana yang punya kemampuan memimpin negeri ini. Mereka mudah dipengaruhi, bahkan dibohongi dengan berbagai gimik. Disentuh hatinya dengan senyum dan atraksi politik. Semua serba pencitraan. Rasionalitasnya secara umum tidak jalan.

Sementara kelas menengah yang punya pengaruh, umumnya pragmatis. Bergantung siapa yang berani bayar besar. Siapa yang bersedia siapin operasional cukup. Siapa yang siap bertransaksi dan menjanjikan ekspektasinya. Masyarakat pemilih yang umumnya hanya lulusan SMA kebawah, sebagian sangat dipengaruhi pilihannya oleh kelompok kelas menengah yang punya pengaruh tadi.

Kalau para penjaga moral seperti para agamawan dan akademisi memilih sikap pragmatis, terutama dalam setiap pemilu, maka capres yang akan terpilih adalah mereka yang punya dukungan logistik paling kuat. Modal akan jadi penentu kemenangan. Bukan integritas dan kapabilitas. Kalau demikian, maka masa depan negara akan diperjudikan.

Kecuali situasi dimana rakyat sudah jenuh terhadap situasi yang ada, dan ada gelombang keinginan untuk perubahan, maka capres terutama yang muda, tampil beda dan kehadirannya dianggap antitesa dari penguasa yang ada, akan mendapat peluang lebih besar untuk menang.

Fenomena SBY di Pilpres 2004 dan Jokowi di Pilpres 2014 memberi indikator sebagai dua capres yang tampil sebagai antitesa terhadap penguasa pada zamannya.

Apakah saat ini ada indikator kejenuhan, atau malah kemarahan rakyat pada penguasa yang ada? Adakah tampil seorang yang diidentifikasi sebagai antitesa penguasa, dan memberi ruang baginya untuk menang lebih besar?

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya