Bekas Dirut PT Amarta Karya, Catur Prabowo Akan Didakwa Korupsi dan TPPU Rp56 Miliar

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya, Catur Prabowo akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dia akan didakwa melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp56 miliar.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, Jaksa KPK Rudi Dwi Prastyono telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Catur Prabowo dkk ke Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (19/9).

"Tim Jaksa mendakwa dengan dakwaan korupsi dan TPPU dengan nilai mencapai Rp56 miliar," kata Ali kepada wartawan, Rabu pagi (20/9).

Saat ini, kata Ali, wewenang penahanan terhadap Catur Prabowo dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya telah beralih ke Pengadilan Tipikor Bandung, dan tempat penahanan masih berada di Rutan KPK.

"Agenda sidang untuk pembacaan surat dakwaan, saat ini masih menunggu diterbitkan oleh Panmud Tipikor," pungkas Ali.

Catur Prabowo diduga melakukan korupsi proyek Subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya. Dalam perkembangannya, dia kembali ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

Dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Catur Prabowo, dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya. Untuk tersangka Trisna sudah ditahan pada Kamis (11/5). Sedangkan tersangka Catur ditahan pada Rabu (17/5).

KPK menduga, ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna, yaitu pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ); dan pembangunan laboratorium Biosafety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad).

Uang yang diterima Catur dan Trisna CP diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.

Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.