Berita

Pembacaan putusan perkara uji materiil norma presidential threshold yang diajukan Partai Buruh kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (14/9)/Rep

Hukum

Alasan Legal Standing, Gugatan Presidential Threshold Partai Buruh Ditolak MK

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023 | 15:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugatan uji materiil norma ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diajukan Partai Buruh dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK terhadap Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023 dibacakan Ketua MK, Anwar Usman di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar Usman membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, alasan gugatan ditolak karena legal standing tidak terpenuhi, baik oleh Partai Buruh maupun dua penggugat lainnya, yakni seorang wartawan Mahardikka Prakasha Shatya dan karyawan swasta Wiratno Hadi.

"Menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo," ucap Arief.

Wakil Ketua MK tersebut menjelaskan, meski ketiga Pemohon tersebut tidak mencantumkan besaran presidential threshold yang harus diubah, tetapi justru meminta agar partai politik (Parpol) yang tidak mengikuti Pemilu sebelumnya bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"Ikhwal demikian tidaklah berarti akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan Parpol atau gabungan Parpol lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden," tutup Arief.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

UPDATE

BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Petir Malam Hari

Sabtu, 15 Juni 2024 | 06:01

MAKI Soroti 3 Kejanggalan Putusan 226 Pailit Ahli Waris

Sabtu, 15 Juni 2024 | 05:36

ASN Samsat OKI Gelapkan Duit Pajak Mobil Warga

Sabtu, 15 Juni 2024 | 05:24

Dinas KPKP Periksa Kesehatan 68.560 Ekor Hewan Kurban

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:20

Jukir Liar di Masjid Istiqlal Tak Berkutik

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:13

Ojol Dibekuk Bawa Sabu dalam Bungkusan Snack

Sabtu, 15 Juni 2024 | 04:09

Pemerintah Jangan Asal Kasih Izin Alih Fungsi Lahan di Bekasi

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:30

Heru Budi Berkurban Sapi Limosin

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:14

Tina Toon Komplain, Pengembang di Kelapa Gading Tak Serahkan Fasos Fasum

Sabtu, 15 Juni 2024 | 03:08

Cagub/Cawagub Asal Jawa Jadi Penentu Kemenangan

Sabtu, 15 Juni 2024 | 02:48

Selengkapnya