Berita

Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil/Ist

Politik

Golkar Belum Ubah Keputusan Ridwan Kamil Ikut Pilgub DKI atau Jabar 2024

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar sudah membuat rencana untuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) di Pemilu Serentak 2024.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu akan diplot sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta atau kembali bertarung di Pilkada Jawa Barat tahun 2024.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).


“Soal Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning, kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur, nanti tinggal pilih 2, antara di Jawa Barat lagi atau di Jakarta,” ungkap Doli.

Doli menegaskan, keputusan mendorong Kang Emil untuk menjadi DKI-1 atau Jabar-1 hingga saat ini masih belum dirubah.

“Jadi, keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang. Nah, jadi posisinya kayak gitu Golkar,” kata Doli.

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar ini menepis spekulasi bahwa Ridwan Kamil bakal didorong sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.

“Kalau dalam konteks Golkar gak pernah. Kalau dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg, target pilkada. Nah, RK itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada,” kata Doli.

Kendati begitu, Doli mengatakan keputusan itu masih memungkinkan untuk dirubah apabila Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghendaki perubahan tersebut. Sebab, berdasarkan hasil Munas dan Rapimnas Golkar, mengenai Pilpres 2024 diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga selaku pemegang mandat.

“Itu tergantung Pak Airlangga, maka kami sudah serahkan kepada Pak Airlangga untuk nanti keputusan akhirnya di Pak Airlangga yang sudah kita kasih mandat. Tentu dimulai dengan rapat rapat sesuai dengan mekanisme internal, ada rapat internal DPP kemudian nanti sampai ke Rapimnas aja,” demikian Doli.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya