Berita

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni/Ist

Hukum

Telepon Surya Paloh Batalkan Rencana Sahroni Laporkan SBY ke Bareskrim

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 12:05 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berencana melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Laporan itu terkait ucapan SBY yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan deklarasi sebagai capres-cawapres pada awal September.

"Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September, omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada," ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan Senin (4/9).


Namun, Sahroni menyebut rencana pelaporan ini diketahui oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Sahroni pun diperintahkan untuk tidak melaporkan SBY ke Bareskrim.

"Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum (Surya Paloh) bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni.

Diketahui bersama, hubungan antara Demokrat dan NasDem yang berada dalam Koalisi Perubahan memanas usai NasDem menawarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Anies Baswedan.

Padahal Demokrat secara terang-terangan atau all out mendukung AHY sebagai bakal calon wakil presiden Anies.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya