Berita

Peluncuran peta kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di luar negeri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI/RMOL

Politik

Bawaslu Luncurkan Peta Kerawanan Pemilu Luar Negeri, Malaysia dan Australia Masuk Tertinggi

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluncuran peta kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di luar negeri dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja didampingi anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda dan perwakilan kementerian/lembaga terkait meluncurkan peta kerawanan Pemilu luar negeri.

Sebagai simbol peluncuran peta kerawanan Pemilu di luar negeri, Bagja memencet tombol sirine bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.


"Ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian Bawaslu," ujar Bagja saat memberikan sambutan acara peluncuran.

Dia menjelaskan, dari total 128 negara di dunia yang terdapat warga negara Indonesia (WNI) di dalamnya, sebanyak 20 negara yang masuk kategori rawan tinggi.

"Kuala Lumpur (Malaysia) misalnya, punya pengalaman menarik. Ada indikasi kecurangan saat itu. Kami ingat saat itu Bawaslu meminta pemberhentian (pemungutan suara) karena ada indikasi melanggar aturan," urainya.

Selain Malaysia, Bagja juga menyebutkan negara lain yang masuk kategori tinggi dari 20 negara yang terindikasi, dan disampaikan pula bentuk kerawanannya.

"Ada WNA (warga negara asing) ikut antrian saat pencoblosan, itu kejadian di Sydney (Australia)," tambahnya mengungkapkan.

Adapun negara selain Malaysia dan Australia yang masuk kategori rawan tinggi pada pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri.

Antara lain Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Qatar, Taiwan, Belanda, Korea Selatan, Mesir, Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Brunei Darussalam, Abu Dhabi, Jerman, dan Filipina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya