Berita

Peluncuran peta kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di luar negeri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI/RMOL

Politik

Bawaslu Luncurkan Peta Kerawanan Pemilu Luar Negeri, Malaysia dan Australia Masuk Tertinggi

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluncuran peta kerawanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di luar negeri dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja didampingi anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda dan perwakilan kementerian/lembaga terkait meluncurkan peta kerawanan Pemilu luar negeri.

Sebagai simbol peluncuran peta kerawanan Pemilu di luar negeri, Bagja memencet tombol sirine bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.


"Ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian Bawaslu," ujar Bagja saat memberikan sambutan acara peluncuran.

Dia menjelaskan, dari total 128 negara di dunia yang terdapat warga negara Indonesia (WNI) di dalamnya, sebanyak 20 negara yang masuk kategori rawan tinggi.

"Kuala Lumpur (Malaysia) misalnya, punya pengalaman menarik. Ada indikasi kecurangan saat itu. Kami ingat saat itu Bawaslu meminta pemberhentian (pemungutan suara) karena ada indikasi melanggar aturan," urainya.

Selain Malaysia, Bagja juga menyebutkan negara lain yang masuk kategori tinggi dari 20 negara yang terindikasi, dan disampaikan pula bentuk kerawanannya.

"Ada WNA (warga negara asing) ikut antrian saat pencoblosan, itu kejadian di Sydney (Australia)," tambahnya mengungkapkan.

Adapun negara selain Malaysia dan Australia yang masuk kategori rawan tinggi pada pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri.

Antara lain Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Qatar, Taiwan, Belanda, Korea Selatan, Mesir, Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Brunei Darussalam, Abu Dhabi, Jerman, dan Filipina.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya