Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Akademisi: Dinasti Politik Akibat Gagalnya Kaderisasi Parpol

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 15:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fenomena dinasti politik yang masih terus terjadi saat ini dinilai sebagai buah ketidakseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila), Darmawan Purba, setelah melihat banyak politisi yang membawa serta suami atau istri, bahkan anaknya, untuk ikut Pemilu 2024.

Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu menjelaskan, praktik demokrasi berbiaya tinggi, menyebabkan proses rekrutmen dan kaderisasi serta kandidasi politik bertumpu pada kepemilikan modal ekonomi ketimbang modal sosial dan politik.


"Percakapan dan pembahasan strategi pemenangan pemilu hampir dipastikan disandarkan pada kemampuan finansial calon, bukan pada kerja dan perjuangan kelembagaan partai politik," kata Darmawan, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (25/8).

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan, pada situasi demikian, proses rekrutmen politik akan berbasiskan relasi keluarga para elite politik, yang memang memiliki akses pembiayaan politik yang besar.

Untuk itu, menurut Darmawan, kaderisasi partai politik menjadi proses penting yang dilalui dalam proses kandidasi politik.

"Artinya ada proses yang normal dan panjang yang harus dijalani untuk sampai pada tahap pencalonan sebagai calon anggota legislatif atau jabatan politik lainnya," jelasnya.

Menurut Darmawan, sebetulnya parpol sudah melakukan kaderisasi tapi belum konsisten menjalankannya.

Meski begitu, kata Darmawan, jika ada anggota keluarga yang ingin dinominasi menjadi politisi didorong mengikuti proses kaderisasi yang lengkap dan dalam jangka waktu yang wajar.

"Setidaknya satu periode sebelum pemilu, jadi tidak tiba-tiba masuk dan menempati posisi prioritas," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya