Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pengaturan Pengakuan Bersama/Net

Politik

Hapus Hambatan Perdagangan di ASEAN, Mendag Zulhas Teken AFA MRA

SENIN, 21 AGUSTUS 2023 | 12:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pengaturan Pengakuan Bersama atau ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (AFA MRA) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8).

Penandatanganan dilakukan secara ad-referendum di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN.

Dikatakan Mendag Zulhas, dengan disepakatinya AFA MRA, akan memberikan dasar hukum bagi badan sektoral di ASEAN dalam menyusun MRA pada sektor khusus yang akan disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN.

"Hal ini bertujuan untuk menghapus hambatan teknis perdagangan guna meningkatkan ekspor Indonesia ke ASEAN," kata Zulhas.

AFA MRA juga menetapkan kondisi umum, di mana setiap negara anggota yang terlibat harus mengakui atau menerima hasil dari prosedur penilaian kesesuaian yang dibuat oleh Badan Penilai Kesesuaian Negara Anggota lainnya sebagaimana ditentukan dalam MRA.

Dijelaskan Zulhas yang juga Ketua Umum PAN, AFA MRA terdiri dari enam belas pasal dan satu lampiran Penangguhan dan Penghapusan Badan Penilai Kesesuaian yang terdaftar.

"Perjanjian AFA on MRA yang baru akan berlaku setelah instrumen ratifikasi disampaikan ke Sekretariat ASEAN. Berlakunya perjanjian yang baru akan menggantikan Framework Agreement 1998 dan tidak berlaku secara
retrospektif untuk MRA yang telah ditandatangani sebelumnya," terangnya.

MRA adalah perjanjian untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau seluruh aspek hasil penilaian yang dilakukan oleh suatu negara. MRA diharapkan dapat mengeliminasi hambatan teknis perdagangan yang ada dan meningkatkan akses pasar yang dapat menarik lebih banyak pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah di ASEAN.

Lebih lanjut, MRA dapat berkontribusi secara positif dalam mendorong harmonisasi standar dan regulasi internasional yang lebih besar mengingat adanya perbedaan infrastruktur untuk standardisasi dan penilaian kesesuaian antar-negara anggota ASEAN.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

Jupiter Protes Razia Barang Impor Ilegal ke Pedagang: Nasib UMKM Makin Ambyar

Jumat, 19 Juli 2024 | 11:02

KPK Tindak Tiga Rumah Sakit Pelaku Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:17

KPK Pastikan Punya 2 Alat Bukti Tetapkan Ita dan Suami sebagai Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 07:39

Jokowi Lagi Mempersiapkan Suaka Politik

Jumat, 26 Juli 2024 | 07:50

UPDATE

Muhammadiyah Caplok Kail Beracun dengan Terima Izin Tambang Jokowi

Senin, 29 Juli 2024 | 00:00

Jelang Kongres PB PMII, Adlin Panjaitan Sowan ke Ulama Cirebon

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:59

Mantan Ketua Bawaslu Minta Relawan Anies Pelototi Potensi Pelanggaran

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:49

Capt. Leon Berkomitmen Bangun Transportasi untuk Rakyat Kecil

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:33

Bank DKI Raih Penghargaan Anugerah ESG 2024 IDX Channel

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:15

Jokowi, Apa Pentingnya Bawa Artis dan Influencer ke IKN?

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:10

Brigjen Anwar Ditantang Tuntaskan Kasus Penembakan Rahiman Dani

Minggu, 28 Juli 2024 | 23:02

Momen Muharram, PKS Jakarta Santuni Anak Yatim

Minggu, 28 Juli 2024 | 21:56

Boyong Influencer ke IKN Tanda Jokowi Khawatir

Minggu, 28 Juli 2024 | 21:34

325 Catar Akpol Diterima, 284 Pria, 41 Wanita

Minggu, 28 Juli 2024 | 21:15

Selengkapnya