Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono/Ist
Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal food estate dinilai sejumlah pihak sebagai kritik yang salah alamat. Kritik tersebut juga erat kaitannya sebagai hantaman politik, baik kepada bakal capres Prabowo Subianto, maupun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, kritik yang dilontarkan oleh Hasto tanpa disertai data-data yang valid. Hasto menyebut program food estate telah membabat hutan kita dan itu termasuk sebagai kejahatan lingkungan.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan bahwa berkurangnya lahan hutan terbesar justru terjadi akibat alih fungsi menjadi perkebunan sawit dan aktivitas tambang, serta kebakaran hutan yang kerap terjadi.
"Kenapa kok lahan kelapa sawit, kebakaran hutan dan penggunaan lahan hutan untuk tambang (batubara) nggak dikomentari, tapi malah food estate. Pak Hasto harus tahu juga dong pemanfaatan lahan hutan untuk apa saja," kata BHS akrab disapa kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (20/8).
Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu mengungkap data bahwa luas lahan hutan Indonesia saat ini mencapai sekitar 125 juta hektare. Sedangkan, lanjut dia, peruntukan untuk kelapa sawit mencapai 15 juta hektare, luasan lahan tersebut sangat jauh ketimbang untuk food estate yang hanya 400 hektare.
"Loh kebun sawit mencapai 15 juta hektare sekian, sementara food estate cuma 400 hektare dibilang merusak hutan dan kejahatan lingkungan, harusnya sawit dong yang dikritisi," tegasnya.
Pria asal Jawa Timur ini menilai capaian lahan sawit tidak membawa banyak faedah buat bangsa. Sementara food estate sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
"Pak Prabowo sudah sampaikan kalau pangan itu erat kaitannya dengan ketahanan negara. Memang saat ini food estate itu dibangun secara bertahap. Pak Jokowi juga sudah sampaikan itu dan yang pasti ini (food estate) sangat bermanfaat buat masyarakat," pungkasnya.
