Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

PDIP Setuju MPR jadi Lembaga Tertinggi Tapi Bukan Ubah Pemilihan Presiden

KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | 15:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara diamini oleh PDI Perjuangan. Namun, partai banteng moncong putih ini tidak sepakat jika sistem pemilihan presiden dipilih lewat parlemen.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan usulan tersebut agar tidak sampai pada pengubahan sistem pemilihan presiden dari langsung, menjadi tidak langsung.

Hasto mengatakan perubahan sistem politik nasional, apalagi menyangkut hal yang sangat fundamental, kedaulatan rakyat harus dilakukan secara cermat dalam suasana hati yang baik dan bening. Ia menekankan jangan sampai ada konflik kepentingan.


"Kalau dari PDIP yang terpenting saat ini adalah bukan merubah sistem pemilu secara langsung menjadi dipilih oleh MPR tetapi bagaimana pola pembangunan semesta berencana tersebut dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari kewenangan MPR," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Hasto mengatakan, apa yang menjadi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet terkait usulan MPR menjadi lembaga tertinggi, turut dicermati oleh PDIP. Menurutnya perlu ada kajian mendalam atas usulan tersebut.

PDIP sendiri bakal terbuka untuk melakukan dialog bersama pimpinan MPR.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Bamsoet ya sebagai gagasan-gagasan ya kita cermati, perlu kajian-kajian yang mendalam. Dan kami ini kan intens berkomunikasi dengan Pak Bamsoet sehingga kami akan melakukan dialog-dialog," katanya.

Pihaknya sekaligus meluruskan apa yang menjadi usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hal serupa. Ia menekankan bahwa maksud Megawati bukan untuk mengubah sistem pemilihan presiden, melainkan memberikan kewenangan bagi MPR dalam menetapkan haluan negara.

"Yang dimaksud oleh Pak Bamsoet Ketua MPR adalah Ibu Megawati mengusulkan tentang pentingnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan suatu pola pembangunan semesta dan berencana atau suatu haluan negara ini yang disampaikan oleh Ibu megawati Soekarnoputri, bukan merubah suatu sistem pemilu presiden,"demikian Hasto.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang MPR perlu kembali dijadikan menjadi lembaga tertinggi di negara ini.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR DPR DPD 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya