Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono/Ist

Politik

Gerindra: Kritik Hasto Soal Food Estate Salah Alamat

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 08:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Program food estate yang dikendalikan oleh Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum, Gerindra Prabowo Subianto dituding oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai kejahatan lingkungan.

Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono angkat bicara. Menurut dia, apa yang disampaikan Hasto tidak tepat.

"Kritik Pak Hasto salah alamat. Bagi saya agak sedikit memalukan. Pak Hasto rupanya nggak ngerti luas lahan hutan kita," kata BHS biasa disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/8).


Hasto menyinggung bahwa program food estate telah membabat hutan kita, padahal sambung BHS, lahan hutan yang digunakan untuk food estate merupakan lahan hutan gambut yang sudah tak terpakai.

"Jadi yang dipakai untuk food estate itu di lahan hutan gambut, bukan hutan lindung. Lahan yang tak terpakai itu dimanfaatkan buat kebutuhan pangan kita," terangnya.

Anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 itu lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak program ini digulirkan di tahun 2020, baru sekira 400 hektare lahan hutan gambut sudah digunakan. Jumlah luasan lahan itu tidak sebanding dengan luas hutan kita yang kini mencapai 125,8 juta hektare.

"Jadi tidak sebanding luasan food estate itu dengan apa yang dikatakan Pak Hasto. Pak Hasto tidak ngerti tentang pemanfaatan lahan yang benar. Food estate itu di bekas proyek lahan gambut, jumlahnya juga relatif sangat kecil," pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.  

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya