Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono/Ist
Program food estate yang dikendalikan oleh Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum, Gerindra Prabowo Subianto dituding oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai kejahatan lingkungan.
Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono angkat bicara. Menurut dia, apa yang disampaikan Hasto tidak tepat.
"Kritik Pak Hasto salah alamat. Bagi saya agak sedikit memalukan. Pak Hasto rupanya nggak ngerti luas lahan hutan kita," kata BHS biasa disapa kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/8).
Hasto menyinggung bahwa program food estate telah membabat hutan kita, padahal sambung BHS, lahan hutan yang digunakan untuk food estate merupakan lahan hutan gambut yang sudah tak terpakai.
"Jadi yang dipakai untuk food estate itu di lahan hutan gambut, bukan hutan lindung. Lahan yang tak terpakai itu dimanfaatkan buat kebutuhan pangan kita," terangnya.
Anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 itu lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak program ini digulirkan di tahun 2020, baru sekira 400 hektare lahan hutan gambut sudah digunakan. Jumlah luasan lahan itu tidak sebanding dengan luas hutan kita yang kini mencapai 125,8 juta hektare.
"Jadi tidak sebanding luasan food estate itu dengan apa yang dikatakan Pak Hasto. Pak Hasto tidak ngerti tentang pemanfaatan lahan yang benar. Food estate itu di bekas proyek lahan gambut, jumlahnya juga relatif sangat kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.
“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).
