Berita

Anies Baswedan bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid/Ist

Politik

Yenny Wahid Ogah Jadi Bacawapres Anies, Kekompakan KPP Dipertanyakan

SABTU, 12 AGUSTUS 2023 | 02:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kekompakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dipertanyakan publik, usai putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyatakan, menolak mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengamati KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS punya hasrat politik yang berbeda dalam menghitung peluang memperoleh efek ekor jas dari Bacawapres Anies.

"Partai Demokrat dan PKS hanya sekadar berusaha agar Nasdem tak dongkol semata, maka nama Bacawapres tersebut didekati, sambil berusaha nyari panggung dan merebut hati masyarakat yang fanatik dengannya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/8).


Dia menjelaskan, Partai Demokrat dengan segala manuvernya tetap menginginkan satu hal, yakni menjadikan sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Bacawapres Anies.

"Partai Demokrat malah mengancam jika tidak AHY (jadi Bacawapres) mereka akan keluar (koalisi)," kata Efriza.

Sedangkan PKS, menurut doktor politik lulusan Universitas Nasional itu, lebih nyaman mengikuti Partai Demokrat, karena punya pengalaman bersama pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi, Koalisi Perubahan tidaklah kompak dalam mendekati nama Bacawapres non-partai tersebut. Menimbulkan kesan mendekati karena ingin menyenangkan Nasdem saja," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya