Berita

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani/RMOL

Politik

Arsul Sani: Amandemen UUD 45 Perlu Dipertimbangkan

RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 19:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mempertimbangkan untuk membahas amandemen UUD 45 usai Pemilu 2024. Hal ini menyusul adanya bencana besar seperti Covid-19, yang melanda Indonesia.

Menurut Arsul, antisipasi terjadinya bencana besar perlu dipikirkan negara, oleh karenanya amandemen UUD 45 harusnya dipertimbangkan untuk dibahas kembali.

“Lha ya itu, belum dong. Itu yang nanti kita perdebatkan. Partisipasi publik semua. Tapi make sense ga usulan yang kita bahas, menurut saya make sense. Karena ini kita belajar dari pengalaman daripada pandemi Covid,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (9/8).


Terlebih, ujar dia, potensi bencana di Indonesia sangat besar. Sehingga harus ada mitigasi bencana agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pemilu.

“Negara kita kan apakah itu valid atau tidak enggak tahu juga kan dibilang bisa terjadi megatrhust dan segala macam, yang itu akan menyebabkan sebuah hajat nasional itu bisa terganggu. Mau apa kita ini,” katanya.

Atas dasar itu, amandemen UUD 45 perlu dilakukan setelah Pemilu 2024 untuk mengantisipasi terjadinya bencana besar agar tidak mengganggu agenda Pemilu.

“Bahwa amandemennya itu nanti setelah MPR hasil pemilu itu soal lain. Tapi ini lho harus ada yang kita pikirkan, gagasan itu harus kita lempar dari sekarang,” ujarnya.

“Tetapi supaya orang itu tidak curiga ini jangan-jangan mau menunda pemilu lagi. Makanya kita tegaskan dulu di sidang tahun posisi MPR itu pemilu yang 14 Februari itu harus on time,” demikian Arsul Sani.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Wall Street Merah Sambut Keputusan The Fed

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:21

Piutang Pajak Tidak Tertagih Tembus Rp47,4 Triliun di Akhir 2025

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:02

Perpres Baru Bakal Jadi Landasan Utama Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:45

AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Jaringan IRGC di Selat Hormuz

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:30

The Fed Tahan Suku Bunga di 3,5-3,75 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:16

Bursa Eropa Melemah, Sektor Barang Mewah Seret Pergerakan Pasar

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:59

AMG Jadi Rujukan Pemakaman Muslim Modern Pertama di Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:54

MUI Segera Bawa Naskah RUU Anti-LGSP ke DPR dan Pemerintah

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:28

Pembakar Rumah Hakim PN Medan Divonis 6 Tahun Penjara

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:13

Operator Jangan Bebankan Biaya Tambahan Pasca Putusan MK

Kamis, 30 Juli 2026 | 05:43

Selengkapnya