Berita

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani/RMOL

Politik

Arsul Sani: Amandemen UUD 45 Perlu Dipertimbangkan

RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 19:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mempertimbangkan untuk membahas amandemen UUD 45 usai Pemilu 2024. Hal ini menyusul adanya bencana besar seperti Covid-19, yang melanda Indonesia.

Menurut Arsul, antisipasi terjadinya bencana besar perlu dipikirkan negara, oleh karenanya amandemen UUD 45 harusnya dipertimbangkan untuk dibahas kembali.

“Lha ya itu, belum dong. Itu yang nanti kita perdebatkan. Partisipasi publik semua. Tapi make sense ga usulan yang kita bahas, menurut saya make sense. Karena ini kita belajar dari pengalaman daripada pandemi Covid,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (9/8).


Terlebih, ujar dia, potensi bencana di Indonesia sangat besar. Sehingga harus ada mitigasi bencana agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pemilu.

“Negara kita kan apakah itu valid atau tidak enggak tahu juga kan dibilang bisa terjadi megatrhust dan segala macam, yang itu akan menyebabkan sebuah hajat nasional itu bisa terganggu. Mau apa kita ini,” katanya.

Atas dasar itu, amandemen UUD 45 perlu dilakukan setelah Pemilu 2024 untuk mengantisipasi terjadinya bencana besar agar tidak mengganggu agenda Pemilu.

“Bahwa amandemennya itu nanti setelah MPR hasil pemilu itu soal lain. Tapi ini lho harus ada yang kita pikirkan, gagasan itu harus kita lempar dari sekarang,” ujarnya.

“Tetapi supaya orang itu tidak curiga ini jangan-jangan mau menunda pemilu lagi. Makanya kita tegaskan dulu di sidang tahun posisi MPR itu pemilu yang 14 Februari itu harus on time,” demikian Arsul Sani.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya