Berita

Aksi demonstrasi yang digelar honorer untuk menuntut pengangkatan ASN/Net

Publika

Demonstrasi Honorer Menuntut Diangkat Menjadi ASN

SELASA, 08 AGUSTUS 2023 | 12:48 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

RASIO belanja pegawai terhadap jumlah belanja pemerintah pusat mencapai 19,7 persen (Rp442,54 triliun) dalam alokasi APBN 2023. Rasio tersebut lebih besar dibandingkan uraian belanja yang lainnya, seperti belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Artinya, keluwesan alokasi belanja untuk menambah kenaikan belanja pegawai sesungguhnya sudah bersifat kaku. Jadi, maksud baik aspirasi untuk meningkatkan status dari pegawai honorer (dan sukarelawan) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sungguh akan berdampak memangkas alokasi untuk komponen uraian belanja yang lainnya.

Kondisi kemampuan pembiayaan APBN pun besar sekali, ketika keseimbangan primer sebesar defisit Rp156,75 triliun dan defisit APBN sebesar Rp 598,15 triliun tahun 2023.


Untuk membiayai anggaran tersebut, ditutupi dari sumber penjualan Surat Berharga Negara, penarikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, pinjaman tunai, pinjaman kegiatan, pinjaman kepada BUMN/Pemda, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan asset, dan dari sumber rekening pembangunan hutan.

Artinya, untuk mengangkat ASN yang baru, maka pembiayaan APBN mesti dinaikkan. Tentu tidak mudah dan pemerintah dari tinjauan aspek kemampuan APBN semata sesungguhnya tidak dapat memberikan angin surga tanpa kegiatan reformasi dan restrukturisasi APBN, yang bersifat mendasar dan telak. Bukan saja dari sisi belanja negara, melainkan juga dari sisi pendapatan negara.

Kondisi ketenagakerjaan dewasa ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor informal di Indonesia sebesar 60,12 persen. Status buruh/karyawan/pegawai sebanyak 36,34 persen, sedangkan status pekerjaan utama yang berusaha sendiri sebanyak 20,67 persen per Februari 2023.

Artinya, ketergantungan bekerja sebagai pegawai honorer (dan sukarelawan) sungguh sangat besar, sebab peluang melakukan usaha sendiri relatif kecil sekitar 20,67 persen dibandingkan masuk ke sektor informal yang populasinya 60,12 persen.

Oleh karena secara subyektif berstatus menjadi ASN terasa lebih nyaman, sekalipun sangat sulit diwujudkan dibandingkan menjadi honorer (terlebih sukarelawan). Juga termasuk sulit menjadi wirausahawan. Bahkan jika untuk masuk ke sektor informal.

Sektor informal terkesankan berstatus inferior dibandingkan menjadi ASN (dan TNI Polri). Juga tidak mudah untuk masuk ke perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD.

Kemudian meningkatnya angka harapan hidup dan pengkaryaan para pensiunan, keberadaan bonus demografi, diperlukannya tingkat pendidikan yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang sama, dan moratorium penerimaan ASN, tertundanya maupun dinamika pengangkatan ASN, dan disrupsi konversi artificial intelligence terhadap para pekerja manual, maka kondisi yang seperti ini memerlukan solusi yang bersifat komprehensif, inovatif, dan pencapaian tonggak-tonggak besar reformasi birokrasi yang kreatif dan maju.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya