Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung/Ist
Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran melapor PTPN VII Way Berulu ke Polda Lampung atas dugaan tindak pidana penguasaan lahan dan merugikan keuangan negara.
Laporan FMPB dengan Nomor 03.017/FMPB/Vll/2013.04 Juli 2023 itu telah diterima oleh petugas PS Kaumintu subbagrenmintu Ditreskrimsus Polda Lampung, Jumat (4/8).
Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung mengatakan, dia bersama sejumlah LSM di Kabupaten Pesawaran melaporkan PTPN VII ke Polda Lampung terkait dugaan penguasaan lahan dan dugaan kerugian negara.
"Kemarin, kami dari FMPB dan LSM melaporkan PTPN 7 Way Berulu ke Polda Lampung atas dugaan penguasaan dan mengelola lahan di Tanjung Kemala, Desa Tamansari, tanpa bukti yang sah," kata Saprudin Tanjung, kepada
Kantor Berita RMOLLampung melalui pesan WhatsApp, Sabtu (5/8).
Dia menjelaskan, dalam laporkan lebih pada tindak pidana merugikan keuangan negara yang dilakukan PTPN VII tidak pernah membayar pajak dari lahan yang dikuasai dan dikelola seluas 329 hektar tersebut.
"Demi terciptanya suasana kondusif masyarakat dan adanya kepastian hukum khususnya masyarakat Tanjung Kemala, Desa Tamansari, kita berharap Polda Lampung segera memproses laporan kita tersebut," jelasnya.
Dia menambahkan sejak 1954 masyarakat di sana telah melakukan kegiatan babat alas atas upaya penguasaan lahan tetapi PTPN VII dengan alasan pelurusan lahan perkebunan mencaplok ratusan hektar tanah milik masyarakat hasil jerih payahnya tanpa berani melakukan perlawanan.
"Lahan yang ada di Tanjung Kemala Desa Tamansari seluas 135 hektar tanpa bukti surat HGU, telah mengalih fungsi lahan seluas 135 hektar disewakan senilai Rp 4-6 juta per hektar kepada pihak PT (Swasta) tanpa bukti kejelasan ke mana uang dari hasil menyewakan itu," tandasnya.
