Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Net

Politik

Terbentuk Atau Tidak, Poros Keempat Tergantung Istana

SABTU, 29 JULI 2023 | 02:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pembentukan poros keempat semakin menguat usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Namun, menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, poros keempat sulit terwujud meski kursi Golkar jika menggandeng PAN cukup memenuhi presidential threshold.

"Karena poros keempat ini tergantung dari istana," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/7).


Di sisi lain, Andi melihat istana sudah memiliki poros yang bakal didukung di gelanggang Pilpres 2024. Sehingga, pembentukan poros keempat hanya akan memecah suara pendukung poros istana.

"Poros keempat ini juga secara elektoral juga tidak elektabel," pungkas analis politik Universitas Nasional itu.

Saat ini poros koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diinisiasi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Lalu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi PKB dan Gerindra.

Selanjutnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP. Sementara PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, saat ini belum membentuk koalisi secara resmi.

Namun, PPP yang sejauh ini merupakan anggota KIB justru memutuskan mendukung Ganjar. Karena itu, Golkar dan PAN diisukan akan membentuk poros baru yang akan jadi poros keempat dalam Pemilu 2024 nanti.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya