Ketua IKOHI: Kita Punya Utang Sejarah pada Pejuang Demokrasi

Penuntasan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, menjadi salah satu hal yang gagal dijalankan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dikatakan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat sudah menjadi hutang yang harus dilunasi pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Zaenal Muttaqin dalam diskusi bertajuk “Deklarasi Korban dan Masyarakat Sipil Melawan Lupa” di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

"Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orde baru ataupun pada masa Reformasi," ujar Zaenal.

Senada, disampaikan Koordinator KontraS Dimas Saputra. Menurutnya, sebagai negara berasas demokrasi, seharusnya semua elemen punya kesadaran bersama dalam penuntasan pelanggaran HAM berat.

"Sebagai bangsa kita harus memiliki kesadaran bersama bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujarnya.

Dimas mengatakan, pengusutan pelanggaran HAM berat bukan saja menjawab rasa keadilan keluarga korban. Tetapi, juga menjaga demokrasi berjalan dengan sehat.

"Bukan hanya untuk kepentingan keluarga korban, melainkan juga kepentingan kita yang menginginkan kepastian bahwa praktik kotor ala orde baru tidak terjadi lagi dimasa datang," pungkasnya.