Berita

Ilustrasi/Bloomberg

Global

Zona Bahaya Militer Meningkat, Rusia akan Periksa Semua Kapal di Perairan Laut Hitam

SABTU, 22 JULI 2023 | 11:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia harus memastikan keamanan di Laut Hitam. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal untuk mengetahui bahwa mereka tidak digunakan untuk membawa senjata.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Vershinin dalam pengarahan pada Jumat (21/7) menyatakan perlunya pemeriksaan tersebut, merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia.

Pada tanggal 19 Juli, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengumumkan bahwa mulai tengah malam tanggal 20 Juli, Rusia akan menganggap semua kapal yang melakukan perjalanan ke pelabuhan Ukraina sebagai kapal yang terlibat dalam konflik militer, apa pun benderanya.


"Yang dimaksud adalah kita harus memastikan hal ini, kita harus memeriksa apakah sebuah kapal membawa sesuatu yang buruk. Artinya penyelidikan, pemeriksaan, jika perlu, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak," tegasnya.

Menurutnya, pendekatan ini sangat logis, terutama setelah serangan yang terjadi.

“Sekarang tidak ada koridor kemanusiaan maritim, sudah ada zona bahaya militer yang meningkat,” katanya.

Pemeriksaan ini juga sehubungan dengan penghentian kesepakatan biji-bijian yang berarti jaminan keselamatan pengiriman bisa saja terancam.

Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sejumlah wilayah laut di bagian barat laut dan tenggara perairan internasional Laut Hitam telah dinyatakan berbahaya untuk navigasi sementara.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya