Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS dan Inggris Tolak Resolusi PBB Larang Pembakaran Al Quran

KAMIS, 13 JULI 2023 | 03:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) bersama Inggris dan Uni Eropa telah menolak resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengutuk dan melarang aksi pembakaran Al Quran.

Namun terlepas dari penolakan tersebut, resolusi disponsori oleh Pakistan itu disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss pada Rabu (12/7).

Dikutip dari Anadolu Agency, resolusi tersebut diadopsi dengan 28 negara memberi suara mendukung, 12 negara menolak, dan tujuh abstain.


Negara-negara yang memberikan suara mendukung resolusi termasuk Aljazair, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Cina, Pantai Gading, Kuba, Eritrea, Gabon, Gambia, India, Kazakstan, Kyrgyzstan, Malawi, Malaysia, Maladewa, Maroko, Pakistan, Qatar, Senegal, Somalia, Afrika Selatan, Sudan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Sedangkan Belgia, Kosta Rika, Republik Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Lituania, Luksemburg, Montenegro, Rumania, Inggris, dan AS menentang resolusi tersebut.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan resolusi itu bertentangan dengan posisi mereka tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

“Kami tahu dari pengalaman bahwa upaya untuk melarang ekspresi semacam itu biasanya justru memperkuatnya lebih jauh dengan membawa lebih banyak perhatian padanya dan sering berfungsi sebagai katalis untuk kebencian lebih lanjut,” kata Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain.

Alih-alih, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali pendidikan dan dialog antaragama serta antarbudaya untuk menghadapi ujaran kebencian.

Adapun resolusi itu menyebutkan bahwa tindakan menyinggung, tidak sopan, provokasi yang jelas dan manifestasi kebencian agama untuk secara sengaja dan terbuka, seperti membakar Al Quran atau kitab suci lainnya dengan maksud untuk menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan adalah tindakan yang dilarang.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya