Berita

Ilustrasi Pemilu/RMOL

Politik

Tidak Persulit Warga Penuhi Hak Pilih, KPU Terpaksa Pakai KK Data Pemilih Pemula

SELASA, 11 JULI 2023 | 01:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hak pemilih pemula atau yang baru berumur 17 tahun pada hari pencoblosan Pemilu 2024, dipastikan terpenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, basis verifikasi data yang digunakan adalah kartu keluarga (KK).

Ketua KPU RI Hasyim Asyari memaparkan, pihaknya telah memastikan data pemilih pemula diperiksa dokumen kependudukannya.

“Yang digunakan sebagai dasar (pendataan) adalah KK. Karena di dalam KK sudah ada identitas yaitu NIK (nomor induk kependudukan),” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7).


Menurutnya, verifikasi data pemilih pemula atau warga yang sudah berumur 17 tahun saat sebelum atau ketika hari h pencoblosan pada 14 Februari 2024, tidak melanggar UU.

Sebab, basis data yang diperoleh KPU adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Data kependudukan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri, itu sudah dipastikan yang bersangkutan berdasarkan tanggal lahir itu nanti sudah 17 tahun di 14 Februari,” sambungnya menegaskan,

Oleh karena itu, anggota KPU RI dua periode itu memastikan, data pemilih pemula yang mencapai 4 juta orang dalam DPT sudah terverifikasi dan valid.

“Urusan administrasi yang kemudian tidak bisa menghalang-halangi penggunaan hak konstitusional. Demikian cara berpikir KPU,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya