Pimpinan DPRD Kepri Sesalkan Sikap Pemko Batam Tak Tetapkan Darurat Bencana di Pulau Kasu

Sikap Pemerintah Kota Batam yang tidak menetapkan Pulau Kasu, sebagai daerah darurat bencana usai diterjang bencana angin puting beliung, disesalkan kalangan wakil rakyat.

Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau, Rizki Faisal mengatakan, seharusnya Pulau Kasu dapat ditetapkan sebagai daerah darurat bencana, karena sebanyak 102 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

“Seharusnya Pemko cepat tanggap menetapkan daerah ini sebagai darurat bencana,” kata Rizki, yang merupakan politisi Partai Golkar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7).

Hal yang sama diutarakan Presidium Nasional Persatuan Aktivis Nasional (Pena) 98 Kepri ini, dalam kegiatan pembagian insentif di Pulau Kasu, Kota Batam.

Rizki melanjutkan, penetapan darurat bencana di Pulau Kasu akan membuat penanganan pasca bencana di pulau itu bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

“Karena bantuan yang mengalir bisa banyak ke sini. Rumah-rumah yang rusak berat sekalipun bisa dibantu lebih besar,” katanya.

Terkait penanganan pasca bencana di Pulau Kasu, Pemprov Kepri sendiri sejauh ini telah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat meninjau lokasi pada 25 Juni. Dia menyampaikan, Pemprov Kepri akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Kepri tahun 2023 ini untuk memperbaiki rumah warga yang menjadi korban angin puting beliung.

“Kita akan berikan bantuan tunai agar masyarakat bisa memperbaiki rumah mereka, kita berikan apresiasi juga untuk teman-teman DPRD Provinsi Kepri yang menyetujui penggunaan anggaran untuk bantuan,” kata Ansar.