Data Paspor WNI Bocor, Demokrat Desak Pemerintah Tanggung Jawab

Tiga puluh empat juta data paspor warganegara Indonesia diperjualbelikan di internet dengan harga yang murah oleh pihak asing.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menuturkan pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebocoran data ini.

“Pemerintah harus bertanggungjawab atas peristiwa ini. Termasuk pihak kontraktor pengadaan barang untuk penyimpanan data tersebut,” ucap Santoso kepada wartawan, Jumat (7/7).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini, mempertanyakan sistem keamanan data pribadi di Indonesia, yang kerap mengalami kebocoran.

“Kenapa, data yang sangat rahasia, dapat bocor? Apakah itu disengaja/dijual, kepada pihak asing atau standar pengamanan dari alat tersebut memang tidak memenuhi syarat?” tanyanya.

Menurutnya, jika kebocoran itu dikarenakan ketidakmampuan sistem pengamanan di server yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Kominfo yang mudah diretas, maka pemerintah harus segera memperbaiki serta memperkuat server yang telah diretas.

Dia menambahkan, dengan adanya kebocoran data paspor ini, pemerintah perlu memperkuat kinerja cyber crime. Sebab, kasus kebocoran ini membuktikan bahwa cyber crime tidak boleh dianggap remeh. Karena, data yang diretas bukan hanya membahayakan kepentingan dan keamanan negara.

"Tapi juga merugikan masyarakat yang terdaftar dalam data paspor itu,” tutupnya.