Berita

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setiyabudi/Net

Politik

Kemendagri Pastikan Data 4 Juta Pemilih yang Tak Punya e-KTP Valid

RABU, 05 JULI 2023 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan data 4 juta pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) valid.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setiyabudi menjelaskan, mayoritas data pemilih tersebut merupakan pelajar dan mahasiswa.

“Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Bawaslu untuk pemilih yang non KTP elektronik di DPT atau yang kita sebut sebagai pemilih pemula, sebenarnya kami telah juga melakukan perekaman pemilih pemula,” ujar Teguh kepada wartawan, Rabu (5/7).


Dia menjelaskan, Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan pendataan pemilih pemula.

“Jadi data kependudukan telah diintegrasikan dengan Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Dikbud dan Ristek,” urai Teguh.

“Sehingga, data pemilih yang telah diintegrasikan dengan Dapodik menjadi dasar bagi Disdukcapil melakukan perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah mereka yang sudah usianya 16 tahun,” tandasnya.

Oleh karena itu, Teguh memastikan data 4 juta pemilih tak punya e-KTP di DPT Pemilu 2024 dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini juga sudah saya sampaikan kepada KPU, dan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam DPT yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU RI pada Minggu (2/7),” demikian Teguh menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya