Berita

Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia Syah: Jokowi Mungkin Baik, tapi Tidak Haram Tidak Diikuti Penerusnya

SABTU, 17 JUNI 2023 | 05:16 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pandangan peralihan kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo harus seperti tongkat estafet dan bukan milai dari nol tidak sepenuhnya benar. Pandangan Jokowi juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pandangan kepemimpinan seperti tongkat estafet mengindikasikan kurang memahami situasi. Kata Dedi, jika estafet tidak dari nol maka itu ada pada era Soeharto, di mana haluan negara di buat oleh DPR.

"Hari ini tidak, sehingga sangat mungkin estafet itu di mulai dari nol," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).


Menurut Dedi, dalam konteks kepemimpinan nasional seharusnya yang dibahas bukanlah soal mulai dari nol, tetapi soal kepiawaian pemimpin dalam melanjutkan pembangunan. Artinya, jika sebelumnya ternyata tidak sesuai koordinat, maka dengan terpaksa tentu harus memulai arah baru, tidak kemudian harus melanjutkan.

"Tetapi, jika memang sudah tepat, maka baiknya tinggal lanjutkan," demikian Dedi menekankan.

Dedi kemudian mencontohkan kebijakan Jokowi yang tidak perlu dilanjutkan yakni utang negara yang saat ini ditinggalkan Jokowi. Ia memandang tidak dapat dilanjutkan.

"Itulah sebab harus ada kebijakan ekstrem yang bahkan harus menghapus kebijakan rezim terdahulu. Jokowi mungkin baik, tetapi tidak haram untuk tidak diikuti penerusnya," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya