Pemerintah Kolombia dan Kelompok Gerilya ELN Sepakati Gencatan Senjata Selama Enam Bulan

Setelah berbulan-bulan melakukan negosiasi, pemerintah Kolombia dan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) akhirnya mencapai kesepakatan untuk menerapkan gencatan senjata bilateral selama enam bulan.

Perjanjian ini diratifikasi dalam sebuah upacara di Havana yang dipimpin oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel, dan kepala komandan kelompok geriya ELN yang dikenal dengan nama samaran Antonio García, pada Jumat (9/6).

Negosiasi damai ini dikabarkan telah didukung oleh beberapa penjamin, seperti  Kuba, Meksiko, Norwegia, dan Venezuela, serta dukungan dari PBB dan gereja Katolik Kolombia, untuk menyelesaikan konflik kekerasan di negara itu.

"Pemerintah Kolombia dan ELN telah terlibat dalam perundingan damai sejak tahun 2012, tetapi gencatan senjata selama enam bulan yang disepakati hari ini merupakan kesepakatan terlama sejak kelompok gerilya ini didirikan pada tahun 1963," kata kepala negosiator ELN, Pablo Beltran.

Mengutip CNN, pada Sabtu (10/6), pemerintah Kolombia sejauh ini telah berupaya untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan ELN melalui beberapa perundingan damai sejak  2012, termasuk gencatan senjata sementara.

Namun, terdapat banyak kendala dalam proses perundingan tersebut yang terjadi karena insiden kekerasan, serangan terhadap pasukan keamanan, dan perbedaan dalam pandangan politik dan ideologi antara pemerintah dan ELN yang terus menghambat kemajuan menuju perdamaian panjang.

Seperti pada Januari 2019 silam, Presiden Kolombia saat itu, Ivan Duque, sempat menangguhkan perundingan damai setelah ELN melakukan serangannya di Bogota yang menewaskan 22 kadet polisi di akademi polisi nasional.

Gencatan senjata yang akan dimulai pada Agustus 2023 mendatang ini disebut merupakan salah satu langkah baik menuju kemajuan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Kolombia, dan mengakhiri eskalasi kekerasan di negara itu.