Berita

Aktivis Papua, Natalius Pigai/Ist

Politik

Soal Proposal Damai Ukraina-Rusia, Natalius Pigai: PDIP Lupa, Prabowo Satu-satunya Menteri yang Senapas dengan Jokowi

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 01:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bahwa seluruh pihak, khususnya jajaran menteri, harus senapas dengan Presiden Joko Widodo saat mengambil keputusan mendapat kritikan dari aktivis asal Papua, Natalius Pigai.

Hasto menyebut Proposal Damai Ukraina-Rusia yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bukan perintah dari Presiden. Melainkan putusan pribadi Prabowo.

"PDIP dan Pak Hasto pelupa," ucap Natalius Pigai, melalui akun Twitter pribadinya, @NataliusPigai2, Kamis malam (8/6).


Ditambahkan Pigai, Jokowi bahkan pernah mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk mencari solusi damai bagi kedua negara.

Sehingga putusan Prabowo mengajukan proposal damai, dinilai Pigai sebagai satu-satunya Menteri yang senapas dengan Jokowi.

"Karena Prabowo menindaklanjuti secara teknis bidang pertahanan. Menteri-menteri yang lain mana ada yang mau laksanakan? Prabowo Top," puji Pigai.

Saat berada di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Hasto Kristiyanto menyebut proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto di Singapura beberapa waktu lalu bukan perintah Presiden Jokowi.

"Sehingga sikap proposal itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden. Ini kan sudah sangat klir penjelasan dari Bapak Presiden," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (7/6).

Untuk itu, Hasto meminta semua pihak sejalan dengan kebijakan Jokowi.

"Semua harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," jelas Hasto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya