Berita

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman (kiri)/Net

Politik

Nasdem Minta MK Jaga Kedaulatan Rakyat Lewat Sistem Terbuka

RABU, 07 JUNI 2023 | 19:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Integritas Mahkamah Konstitusi (MK) diuji dalam memutuskan gugatan uji materi Undang Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam diskusi bertajuk ‘Sistem Proporsional Terbuka: Upaya Menjaga Kedaulatan Rakyat’, di Ruang Rapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI, komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

"Hari ini sedang kita uji sejauh mana konsistensi MK di dalam mengambil keputusan,,” ujarnya.


Legislator Nasdem itu berharap, penyelenggara Pemilu berada pada jalurnya. Selain itu, ia berharap isu yang berkembang terkait dengan putusan MK soal sistem pemilu tertutup tidak terjadi.

"Isu-isu (putusan tertutup) yang berkembang selama ini mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kita semua," sambungnya.

Sistem proporsional terbuka, lanjut Amin, mestinya harus dijaga untuk mewujudkan kedewasaan berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi perlu menjunjung kedaulatan rakyat melalui pemilu sistem proporsional terbuka.

"Partisipasi rakyat dalam Pemilu 2024 kita pastikan betul-betul terwujud dan meningkat secara signifikan. Itu merupakan representasi dari kehendak rakyat,” tandasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya