Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Net
Komisi XI DPR RI kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Anggota BPK RI. Pada hari ketiga, Rabu (31/5). Uji kelayakan diikuti oleh empat kandidat yaitu Slamet Eddy Purnomo, Tornanda Syaifullah, Erwin Sasmita, dan Hadi Purnomo.
Dalam paparannya, Slamet Eddy menyoroti permasalahan governance yang ada di BPK. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan hingga semester I 2022, tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee, baik di kantor pusat maupun di pemerintah daerah, dengan posisi terakhir mencapai 52,82 persen.
"Dari 771 LHP selama semester I 2022, disajikan adanya 9.158 temuan dan pengungkapan sebanyak 15.674 permasalahan dengan nilai ekonomi sebesar Rp18,73 triliun," ungkap Slamet.
Menurut Slamet, permasalahan di atas merupakan governance outcome yang tidak terlepas dari permasalahan governance structure dan governance process yang ada di BPK. Masih belum ada keleluasaan dalam mengelola anggaran SDM, BPK juga dianggap belum independen dari sisi anggaran dan pengelolaan SDM.
Sementara itu, kandidat selanjutnya Tornanda Syaifullah yang merupakan pejabat karir di BPK, menyinggung mengenai harapan yang besar dari masyarakat terhadap eksistensi BPK RI.
“Masih ditemukan entitas yang memperoleh opini WTP namun tersangkut kasus korupsi. Ini menjadi perhatian kita semua. Juga masih ditemukannya tuntutan hukum atas LHP yang diterbitkan. Dan BPK belum mandiri secara anggaran dan pegawai,” ungkap Tornanda.
Ia mengungkapkan bahwa BPK memiliki potensi yang sangat besar dalam memenuhi harapan masyarakat. “Dengan cara menyediakan perspektif yang lebih luas dan lintas sektoral tentang bagaimana seharusnya program dan kegiatan pemerintah berjalan dan memihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Atas permasalahan tersebut, Tornanda menawarkan gagasan antara lain BPK perlu mensinergikan rencana pemeriksaannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui pemeriksaan berspektif SDG’s.
“BPK perlu meningkatkan tugas fungsinya ke level insight dan foresight, dengan lebih banyak melaksanakan pemeriksaan kinerja yang menyasar kepada program- program prioritas pemerintah. Karena dengan pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini akan memastikan pemeriksaan keuangan negara yang efektif, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya secara efisien, efektif, dan ekonomis,” jelasnya.
Sementara itu, Erwin Sasmita memfokuskan paparannya pada peran BPK dalam pemulihan kerugian negara untuk kesejahteraan rakyat. Diketahui, selama ini dalam menjalankan fungsinya melakukan audit, BPK masih menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, yang menimbulkan kerugian negara.
“Untuk itu, saya menawarkan gagasan yaitu strategi manajemen audit dalam memberikan opini yang transparan dan akuntabel. Juga memperkuat pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan dalam menciptakan auditor yang handal,” jelas Erwin.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komunikasi aktif dengan lembaga perwakilan dan stakeholder dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK serta meningkatkan dan percepatan kerjasama dengan APH dalam PKN dan PKA.
Kemudian calon selanjutnya Hadi Purnomo menekankan pentingnya BPK dalam melakukan pengawasan keuangan negara khususnya pada dana bantuan sosial. “Tahun 2023 dana bantuan sosial mencapai Rp476 triliun dan pelaksanaannya menjadi sorotan masyarakat dengan adanya kasus korupsi.
“Karena itu, diperlukan pengawasan BPK yang lebih intensif, berintegritas, profesional dan mandiri dari BPK. Lembaga audit ini diharapkan lebih berperan dalam pengawasan pemakaian bantuan sosial yang bersumber dari keuangan negara,” kata Hadi.
