Berita

Ujang Komarudin/Ist

Politik

Sistem Pemilu Tertutup Tumbuhkan Dinasti dan Oligarki Politik

RABU, 31 MEI 2023 | 08:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada sistem pemilu tertutup, para calon legislatif di Senayan bakal dipenuhi tokoh dari kelompok dinasti politik dan oligarki.

Analisa itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5), menyoal risiko sistem pemilu tertutup.

"Isi Calegnya tak lepas dari dua kelompok, kelompok dinasti politik dan oligarki politik, isinya itu, kalau tertutup," katanya.


Dia juga menilai partai politik tidak akan mampu modernisasi internal partainya, karena para kadernya bukan hasil pilihan demokratis, tapi penunjukkan partai yang rentan nepotisme.

"Itu risiko di tengah-tengah Parpol yang belum reformasi dan modernisasi, jika sistem tertutup. Modernisasi partai tidak akan berjalan, bahkan tidak akan terjadi," katanya.

Sistem demokrasi di Indonesia juga akan dipertanyakan jika memilih sistem pemilu tertutup. "Semakin runyam dan rumit bagi demokrasi di Indonesia," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya