Berita

Ujang Komarudin/Ist

Politik

Sistem Pemilu Tertutup Tumbuhkan Dinasti dan Oligarki Politik

RABU, 31 MEI 2023 | 08:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada sistem pemilu tertutup, para calon legislatif di Senayan bakal dipenuhi tokoh dari kelompok dinasti politik dan oligarki.

Analisa itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5), menyoal risiko sistem pemilu tertutup.

"Isi Calegnya tak lepas dari dua kelompok, kelompok dinasti politik dan oligarki politik, isinya itu, kalau tertutup," katanya.


Dia juga menilai partai politik tidak akan mampu modernisasi internal partainya, karena para kadernya bukan hasil pilihan demokratis, tapi penunjukkan partai yang rentan nepotisme.

"Itu risiko di tengah-tengah Parpol yang belum reformasi dan modernisasi, jika sistem tertutup. Modernisasi partai tidak akan berjalan, bahkan tidak akan terjadi," katanya.

Sistem demokrasi di Indonesia juga akan dipertanyakan jika memilih sistem pemilu tertutup. "Semakin runyam dan rumit bagi demokrasi di Indonesia," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya