Berita

Politisi senior Partai Demokrat Jafar Hafsah/Net

Politik

DCS Sudah Berjalan, Kalau Ada Perubahan Sistem Seharusnya Berlaku pada Pemilu Berikutnya

SELASA, 30 MEI 2023 | 20:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Daftar calon sementara (DCS) legislatif seluruh partai politik sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, sedang dilakukan verifikasi administrasi.

Sehingga, Jika pemilu mendatang diubah sistemnya dari terbuka menjadi tertutup, maka seharusnya keputusan itu berlaku pada pemilu yang akan datang.

Hal itu disampaikan politisi senior Partai Demokrat Jafar Hafsah menyoal indikasi Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sistem proporsional dalam gugatan UU 7/2017 tentang Pemilu.


"Sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah masuk DCS. DSC itu dimasukkan ke proporsional terbuka. Maka, itu dalam proses seudah berjalan, masa ada perubahan," kata Jafar Hafsah kepada wartawan, Selasa (30/5).

Jafar mengatakan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup tidak seharusnya diberlakukan pada Pemilu 2024. Pasalnya, saat ini belum ada hal darurat yang mengharuskan mengubah sistem dari terbuka menjadi tertutup.

Terlebih, kata Jafar Hafsah, tugas dan fungsi MK hanya sebatas penguji keabsahan isi pasal atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Sehingga, bukan ranahnya untuk memutuskan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.

"Kalau terbuka itu kan enggak bertentangan dengan konstitusi. Malah konstitusi menyenangi karena betul-betul demokrasinya demokrasi yang lebih terbuka di dalam pemilihannya," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya