Berita

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng/Net

Publika

Tahun Berburu Uang Melalui IPO

MINGGU, 28 MEI 2023 | 11:39 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

TAHUN 2023 akan menjadi tahun berburu uang gede. Rupanya krisis Amerika Serikat akan membuat dolar kabur dari sana. Dolar mencari tempat untuk parkir, salah satunya adalah parkir membeli saham perusahaan Indonesia. Mantap.

Tahun 2023 akan menjadi tahun penawaran umum perdana (IPO) badan usaha milik negara akan terus berlanjut. Sebuah sumber menyebut dua di antaranya adalah PT yang Pertamina Hulu Energi dan PalmCo.

IPO perkebunan kelapa sawit yang menggandeng PalmCa, rencananya akan dilakukan pada September 2023. Saat ini, rencana konsolidasi adalah membagi dan menggabungkan aset dan liabilitas PTPN III (Persero) ke beberapa anak perusahaannya, yang ditargetkan selesai pada September 2023.


Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Nugraha Mansury mengatakan PTPN saat ini sedang fokus pada proses merger hingga Agustus 2023. Proses IPO PalmCo direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2023.

Selain itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI, dan XIII akan bergabung dengan PTPN IV, yang akan dikenal sebagai PalmCo Subholding.

Kemudian, transaksi kedua PTPN IV akan menerima penggabungan beberapa anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara lainnya. Entitas akan fokus mengelola perkebunan selain kelapa sawit dan menginkubasi bisnis baru, seperti manajemen aset dan industri hijau.

Penggabungan ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui produksi biofuel, yang akan mengurangi impor energi dan dekarbonisasi.

PTPN III (Persero) membidik IPO PalmCo mengumpulkan dana hingga Rp 8 triliun. Dana hasil IPO akan digunakan untuk meningkatkan nilai tambah aset perkebunan PTPN.

PTPN III juga akan menggunakan dana hasil IPO untuk mengoptimalkan margin EBITDA, meningkatkan ekuitas perusahaan melalui pertumbuhan profitabilitas, meningkatkan investasi, dan mengurangi utang.

Jumlah Jumbo

Ukuran IPO pun adalah kategori ukuran jumbo. Sebagai contoh IPO anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), semakin dekat. IPO tersebut disebut-sebut sebagai IPO dengan nilai emisi terbesar di Indonesia, mengalahkan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Direktur Pasar Modal Investment Banking BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan mengatakan, transaksi IPO PHE menjadi yang terbesar di Indonesia.

Lagi lagi sepanjang tahun 2023, nilai IPO terbesar dipegang oleh entitas Harita Nickel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), yang melakukan IPO sebesar Rp 9,99 triliun.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mendorong BUMN energi untuk melakukan IPO, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan IPO PHE akan diajukan ke bursa secara bertahap.

Berebut Uang Dengan Swasta

Selain entitas BUMN, perusahaan perumahan milik Raam Punjabi, PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM), akan segera dicatatkan di BEI. Multivision Plus saat ini melakukan IPO sekitar Rp 224 hingga 250 per saham.

Komisaris Utama Multivision Plus Raam Punjabi mengatakan prospek industri perfilman di Indonesia masih cerah. Setelah resmi go public, ia yakin Multivision Plus akan mampu bersaing di industri film dan bioskop dalam dan luar negeri.

“Saya melihat prospek industri hiburan ke depan sangat meyakinkan, terutama industri film,” ujarnya, Rabu (12/4).

Multivision akan melepas 929,2 juta saham atau 15 persen dari modal ditempatkan yang akan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 60 per saham. Sehingga, perseroan berpotensi menghimpun dana dari IPO senilai Rp 232,3 miliar.

Direktur Tripar Multivision Plus Amit Ramesh Jethani mengungkapkan perusahaan akan meningkatkan akuisisi dan distribusi konten di Indonesia dan negara lain untuk mendongkrak kinerja mereka di tahun 2023. Siapa cepat dia dapat, siapa berburu dia memakan.

Setelah IPO, kapitalisasi aset yang makin besar akan jadi dasar untuk mengambil utang di pasar komersial melalui penernitan global bond. Itu semua sudah dilakukan oleh semua BUMN yang IPO terlebih dahulu. Nah sekarang tinggal tugas Erick Thohir untuk membuat neraca BUMN yang isinya aset, dan utang perusahaan, sudah berapa?

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya