Pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Solo/Ist
Walikota Solo, Gibran Rakabuming dianggap sudah benar dalam menunjukkan etika sebagai seorang kepala daerah yang menyambut kehadiran pejabat negara yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Selaku orang nomor satu di Kota Solo, sudah sepantasnya Gibran menjamu kedatangan Prabowo.
“Pertemuan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Ketum sekaligus Capres Partai Gerindra dengan Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, sejatinya pertemuan biasa antara wakil pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” kata Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, kepada
Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (22/5).
Dituturkan Sutrisno, pertemuan antara Gibran dan Prabowo diawali dengan pembicaraan empat mata dan lanjut wedangan di angkringan Omah Semar, Surakarta. Lalu sekelompok orang yang menyebut dirinya relawan Jokowi dan Gibran se Jawa Tengah dan Jawa Timur, datang dan menyatakan dukungan.
Mereka menyatakan lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Karena Prabowo dianggap satu-satunya Capres yang terang-terangan memberikan komitmen untuk meneruskan program Presiden Jokowi.
Wedangan dengan bonus dukungan membuat Prabowo sumringah. Sementara pendukung Ganjar marah, karena menganggap Gibran terlalu jauh melangkah. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bahkan dengan segera memanggil Gibran ke Jakarta. Seketika jagad politik Indonesia hangat pascawedangan Prabowo dengan Gibran.
“Kornas berpandangan, pertama, bahwa Gibran, Walikota Surakarta menunjukkan dirinya sebagai tuan rumah yang baik dengan menerima kunjungan dari siapapun di kotanya. Selain dengan Prabowo, Gibran pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga Anies Baswedan,” ujar Sutrisno.
Kemudian yang kedua, kata sosok yang juga kader PDIP ini, Gibran hakikatnya adalah manusia merdeka. Maka tidak fair dan tidak adil jika setiap tindakannya selalu dianggap mewakili sikap sang ayah, Presiden Jokowi.
Jika banyak tokoh mendatangi Gibran untuk kepentingan apapun tidak boleh dikaitkan kepada Presiden Jokowi, tegas Sutrisno.
“Maka segala bentuk akibat yang muncul dari tindakan Gibran sebagai Walikota Surakarta, harus menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, bukan ayahnya,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Sutrisno, deklarasi dukungan relawan Jokowi dan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada Capres Prabowo adalah hal biasa. Relawan memiliki kebebasan untuk memilih sosok yang dianggap lebih baik. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
Keempat, relawan Jokowi dan relawan Gibran tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Capres Ganjar. Mereka berhak menentukan sikap terkait Capres yang dianggap mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan mereka. Pendukung Capres Ganjar hendaknya tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan, melemahkan relawan Jokowi dan relawan Gibran yang telah mendukung Prabowo.
Kelima, bahwa serangan dan perundungan kepada Presiden Jokowi dan Walikota Gibran tidak dibenarkan dan harus dihentikan. Para pendukung Ganjar seharusnya mampu melihat bagaimana Ganjar selalu diperlakukan "khusus dan istimewa" oleh Jokowi dan Gibran.
Maka wedangan Prabowo dan Gibran justru harus diapresiasi. Tindakan Gibran menjadikannya tokoh yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan dengan semua Capres.
“Gibran ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai dan penuh kegembiraan. Maka Gibran seharusnya didukung dan didorong untuk mengambil inisiatif sebagai fasilitator 'wedangan politik nasional',” sebutnya.
Banyak hal lainnya yang disampaikan Sutrisno terkait kemerdekaan berpikir dan berpolitik seseorang. Termasuk mengingatkan agar relawan Jokowi fokus pada kewajiban mereka memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 serta mengawal Jokowi hingga 2024.
“Berharap kelompok relawan Jokowi akan mendukung Capres Ganjar tentu wajar. Namun jika sebagian atau bahkan seluruhnya mendukung Capres selain Ganjar pun harus diterima dan dihargai. Pendukung Ganjar justru harus melakukan berbagai pendekatan dengan komunikasi yang baik sehingga semakin banyak pihak yang ikut mendukung Capres Ganjar,” papar Sutrisno.
“Semoga pertemuan Gibran dengan DPP PDIP menghadirkan dan menghasilkan kesepakatan baru. Memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai. Sebagai pesta demokrasi, Pemilu 2024 harus menghadirkan sukacita dan kegembiraan, dan Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden kedelapan,” demikian Sutrisno Pangaribuan.
