Berita

KTT G7 di Hiroshima, Jepang/Net

Dunia

Taiwan dan Laut China Selatan Dibahas KTT G7, Beijing Meradang

MINGGU, 21 MEI 2023 | 10:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap komunike yang dihasilkan KTT G7 lantaran turut membahas isu-isu seputar Taiwan, Xinjiang, hingga Laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (20/5), jurubicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pendekatan G7 tidak memiliki kredibilitas internasional apa pun.

"G7 bersikeras memanipulasi isu-isu terkait China, mencoreng dan menyerang China. China mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat dan oposisi yang tegas dan telah mengajukan protes resmi kepada Jepang, negara tuan rumah KTT, serta pihak terkait lainnya," ujar jubir tersebut, seperti dikutip Reuters.


Komunike G7 menyerukan China agar tidak melakukan kegiatan campur tangan, serta menyatakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran kemanusiaan di Tibet dan Xinjiang.

Di dalamnya, para pemimpin tujuh negara kaya juga menyatakan keprihatinan mendalam atas sengketa teritorial di Laut China Selatan, meski tidak langsung menuduh China melakukan pemaksaan.

Lebih lanjut, Beijing juga didesak oleh G7 untuk menggunakan pengaruhnya untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasinya ke Ukraina.

Pernyataan G7 menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, tetapi Beijing menanggapinya dengan mengkritik blok tersebut karena tidak menunjukkan perlawanan yang jelas terhadap kemerdekaan Taiwan.

"G7 meneriakkan bahwa mereka ingin bergerak menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera. Namun faktanya justru menghambat perdamaian dunia, merongrong stabilitas kawasan, dan menghambat pembangunan negara lain," kata jubir itu.

Komunike Hiroshima adalah hasil negosiasi antara negara-negara G7, yang memiliki pendekatan berbeda tentang cara menghadapi China.

Beberapa negara termasuk Amerika Serikat menyukai garis yang lebih kuat sementara yang lain di Eropa ingin menghindari konfrontasi lebih lanjut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya