Berita

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Hukum

Nasdem dan Demokrat Diganggu Penguasa, SBY Perlu Turun Gunung Bentengi Anies Baswedan

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya penyelamatan pencapresan Anies Baswedan perlu dilakukan elite partai pendukung seperti Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY diminta turun gunung karena partai politik (parpol) yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Nasdem mulai mendapatkan serangan dari penguasa.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka dianggap tidak terlepas dari pertarungan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan dalam persoalan calon presiden (capres).


Kata Muslim, persepsi publik, Jaksa Agung ST Burhanudinpunya hubungan kedekatan khusus dengan Jokowi.

"Sehingga tak dapat dihindari ada motif politik yang dilakukan PDIP terhadap Nasdem melalui Johnny G. Plate jadi tersangka sebagai menteri maupun Sekjen Nasdem," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/5).

Muslim melihat, serangan terhadap pencapresan Anies yang diarahkan kepada parpol KPP seperti Nasdem dan Partai Demokrat terus terjadi.

Demokrat sendiri saat ini masih mendapatkan serangan, yakni adanya gugatan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Jika melihat bagaimana Demokrat juga selalu diganggu oleh Moeldoko atas gugatannya, maka perlu SBY sebagai bagian dari koalisi bersama Nasdem perlu turun gunung untuk membentengi Anies Baswedan," pungkas Muslim.

Johnny Gerard Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020. Dari kasus itu, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya