Berita

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Hukum

Nasdem dan Demokrat Diganggu Penguasa, SBY Perlu Turun Gunung Bentengi Anies Baswedan

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Upaya penyelamatan pencapresan Anies Baswedan perlu dilakukan elite partai pendukung seperti Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY diminta turun gunung karena partai politik (parpol) yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Nasdem mulai mendapatkan serangan dari penguasa.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka dianggap tidak terlepas dari pertarungan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan dalam persoalan calon presiden (capres).


Kata Muslim, persepsi publik, Jaksa Agung ST Burhanudinpunya hubungan kedekatan khusus dengan Jokowi.

"Sehingga tak dapat dihindari ada motif politik yang dilakukan PDIP terhadap Nasdem melalui Johnny G. Plate jadi tersangka sebagai menteri maupun Sekjen Nasdem," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/5).

Muslim melihat, serangan terhadap pencapresan Anies yang diarahkan kepada parpol KPP seperti Nasdem dan Partai Demokrat terus terjadi.

Demokrat sendiri saat ini masih mendapatkan serangan, yakni adanya gugatan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Jika melihat bagaimana Demokrat juga selalu diganggu oleh Moeldoko atas gugatannya, maka perlu SBY sebagai bagian dari koalisi bersama Nasdem perlu turun gunung untuk membentengi Anies Baswedan," pungkas Muslim.

Johnny Gerard Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020. Dari kasus itu, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya